2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Komitmen Penegakan HAM Nol Besar!

Rabu, 20 Oktober 2021 – 07:01 WIB

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

JAKARTA, REQnews - Komitmen penegakan HAM dan perbaikan demokrasi selama dua tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin disorot tajam.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut, penegakan HAM di Indonesia pada masa Kabinet Indonesia Maju ini masih nihil alias nol besar.

"Hampir setahun setelah diterbitkannya catatan satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf oleh KontraS pada 19 Oktober 2020 lalu, kami melihat masih nihilnya komitmen Presiden Jokowi dalam melakukan perbaikan," kata Wakil Koordinator KontraS Rivanlee Anandar, Selasa 19 Oktober 2021.

Selain isu HAM, kondisi demokrasi Indonesia menurut Anandar juga ikut memburuk. Negara dianggap abai terhadap perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia sebagai mandat konstitusi.

"Fenomena-fenomena permasalahan di masa Ppmerintahan Joko Widodo cukup menggambarkan bahwa situasi demokrasi Indonesia merosot tajam di tahun kedua kepemimpinan Joko Widodo-Ma’aruf Amin," ujar dia.

Kemudian, dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, telah terjadi secara masif serangan-serangan kepada para pembela HAM.

Negara juga menganggap remeh kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Kemudian, KontraS mencatat makin banyaknya pendekatan represif di Papua, yang minim dari evaluasi.

"Situasi kebebasan sipil kian memburuk. Sepanjang Oktober 2019-September 2021, ada 360 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi. Baik itu kebebasan berkumpul maupun menyampaikan pendapat di muka umum. Pelakunya masih didominasi oleh pihak kepolisian. Polanya juga masih sama, pembubaran paksa dan penangkapan sewenang-wenang. Alasannya untuk mencegah kerumunan. Tapi di satu sisi, ada indikasi tebang pilih. Misal, presiden hadir dalam pernikahan selebriti atau menghadiri suatu acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19," ujar Anandar.

Sementara Staf Divisi Pengawasan Impunitas KontraS, Ahmad Sajali menuturkan, penuntasan pelanggaran HAM berat sebagai salah satu janji di kampanye dan program kerja Jokowi yang masih belum bisa dibuktikan hingga hari ini.

"Indikator nyatanya, ialah bergabungnya Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di periode kedua Presiden Jokowi; pemberian bintang jasa kepada terduga pelanggar HAM, Eurico Guterees; tidak adanya agenda penuntasan pelanggaran HAM berat di Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025, hingga belum diratifikasinya Konvensi Internasional Anti Penghilangan paksa," ucap Sajali.