JAKARTA, REQnews -&nbsp;Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan jika kasus dugaan tindakan asusila eks Kapolsek Parigi sudah merendahkan martabat perempuan. Menurutnya perlu ada pasal berlapis dalam proses hukum tersebut.
Dirinya pun meminta agar kasus yang terjadi di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah itu dapat diproses dengan baik, termasuk pendampingan terhadap korban. "Proses hukum kasus ini kami percayakan pada kepolisian," kata Bintang, dikutip dari siaran pers pada Rabu 20 Oktober 2021.
Pihaknya pun telah melakukan koordinasi dengan&nbsp;dinas pengampu urusan pemerintahan bidang PPPA untuk mengawal kasus tersebut. "Khususnya pada perlindungan dan penanganan korban termasuk memberikan pendampingan korban untuk trauma healing akibat kekerasan yang dialami," katanya.
Bintang menyebut bahwa pihaknya tetap menghormati jalannya proses hukum agar bisa ditangani secara tuntas. "Penanganan yang dilakukan akan mempertimbangkan prinsip perlindungan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban," kata dia.
Untuk itu, dirinya berharap agar penegakan hukum dapat dijalankan dengan tegas terhadap oknum Kapolsek Parigi Moutong. "Perlu adanya penerapan pasal pemberatan hukuman serta pasal berlapis dalam proses hukum oknum Kapolsek tersebut," ujarnya.
Namun, Bintang juga menilai&nbsp;agar oknum polisi itu mendapatkan sanksi etik dengan ancaman tertinggi melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.
Yaitu berdasarkan pada Pasal 11 huruf a jo Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Diketahui, sebelumnya eks Kapolsek Parigi Moutong berinisial&nbsp;Iptu I Dewa Gede Nurate diduga melakukan tindakan asusila terhadap perempuan berinisial S (20). Oknum tersebut berjanji jika S menurutinya, maka sang ayah akan dibebaskan.

Diduga Tiduri Anak Tersangka, Menteri PPPA Minta Eks Kapolsek Parigi Diancam Pasal Berlapis

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi