JAKARTA, REQnews - Memperingati dua tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, persoalan korupsi menjadi salah satu poin yang disorot oleh Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universitas Indonesia (UI).
Mereka menilai, janji Jokowi-Ma'ruf untuk memperkuat KPK kontradiktif ketika UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK direvisi. Menurut BEM UI, substansi revisi justru sangat melemahkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Salah satu poin perubahan yang melemahkan KPK adalah kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sejauh ini, KPK sudah mengeluarkan SP3 untuk satu kasus yaitu dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.
"Penurunan angka Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari tahun ke tahun, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK, adanya kewenangan KPK dalam menerbitkan SP3, dan polemik asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)," demikian tuntutan BEM UI dalam aksi memperingati kepemimpinan dua tahun Jokowi-Ma'ruf, Kamis, 21 Oktober 2021.

Dua Tahun Kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, BEM UI Nilai KPK Malah Dilemahkan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi