Bawa Kemunduran Pemberantasan Korupsi, BEM UI Minta Firli Bahuri Dicopot

Kamis, 21 Oktober 2021 – 17:15 WIB

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri

JAKARTA, REQnews - Pimpinan KPK di bawah nakhoda Firli Bahuri dinilai gagal dalam menjalankan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK hingga permasalahan mengelola kinerja internal organisasi.

"Aliansi BEM se-UI mendesak Jokowi-Ma'ruf untuk mencopot Ketua KPK Firli Bahuri dan seluruh jajaran pimpinan KPK periode 2019-2023 dari jabatannya atas kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia," demikian tuntutan BEM UI dalam aksi memperingati kepemimpinan dua tahun Jokowi-Ma'ruf, Kamis, 21 Oktober 2021.

Dalam keterangannya, BEM UI juga menyoroti Firli dan pimpinan KPK lain Lili Pintauli Siregar yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Lili, pada Senin 30 Agustus 2021, dinilai Dewas KPK terbukti secara hukum melanggar kode etik dan pedoman perilaku yakni menyalahgunakan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang berperkara di KPK.

Ia dihukum dengan sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan. Adapun gaji pokok Wakil Ketua KPK senilai Rp4.620.000. Jika dihitung selama 12 bulan, gaji pokok Lili secara total dipotong senilai Rp22.176.000.

Sementara pada 24 September 2020, Firli dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi.

Dewas KPK menghukum Firli dengan sanksi ringan berupa Teguran Tertulis II. Berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020, Teguran Tertulis II berlaku selama 6 bulan.

Pasal 12 aturan tersebut menyatakan bahwa insan komisi yang sedang menjalani sanksi ringan, sedang, dan/atau berat tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan/atau tugas belajar/pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

Jika ia mengulangi pelanggaran pada jenis pelanggaran yang sama, maka dapat dijatuhkan sanksi satu tingkat di atasnya yakni sanksi sedang berupa pemotongan gaji. "Hal ini menunjukkan kegagalan Firli Bahuri dan jajarannya dalam melakukan pemberantasan korupsi yang baik di Indonesia," kata BEM UI.