BEM UI Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Luhut Binsar Pandjaitan

Kamis, 21 Oktober 2021 – 17:50 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

JAKARTA, REQnews - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan, banyak kebijakan pemerintah yang justru mengancam kerusakan lingkungan.

Atas hal tersebut, BEM UI menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas kebijakan terkait lingkungan hidup yang dikeluarkan menteri-menteri di bawahnya.

Oleh karena itu, para mahasiswa almamater jaket kuning itu meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengevaluasi kinerja Luhut Binsar Pandjaitan. Usulan itu diajukan menyusul rapor merah pada Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dibuat BEM UI.

"Melakukan evaluasi terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup," dikutip dari keterangan tertulis BEM UI, Kamis, 21 Oktober 2021.

Selain itu, BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja serta merevisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut mereka, dua undang-undang itu bertolak belakang dengan janji Jokowi-Ma'ruf mewujudkan prinsip hijau dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Mereka juga menyoroti program lumbung pangan (food estate) dalam rapor merah menteri Jokowi. BEM UI menyebut proyek itu berpotensi membuat ketahanan pangan bergantung pada korporasi besar. Tak hanya itu, keseriusan pemerintah dalam merespons perubahan iklim juga dipertanyakan.

Misalnya, Indonesia menetapkan program nol emisi di 2060 di saat negara lain melakukannya pada 2050. BEM UI menuntut keseriusan Jokowi dalam persoalan lingkungan hidup. Mereka mendesak Jokowi melakukan kebijakan ramah lingkungan dalam sisa masa pemerintahannya.

"Menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan hidup dan merampas hak warga, serta memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan dengan mengurangi penggunaan energi kotor batubara," ucap BEM UI.