Datangi Polda Metro Jaya, Haris Azhar Dkk Kenakan Masker Silang Merah, Begini Maknanya..

Kamis, 21 Oktober 2021 – 20:20 WIB

Founder Lokataru Foundation, Haris Azhar di Polda Metro Jaya (Foto: Istimewa)

Founder Lokataru Foundation, Haris Azhar di Polda Metro Jaya (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Founder Lokataru Foundation, Haris Azhar memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kamis 21 Oktober 2021.

Dengan mengenakan masker bersilang merah, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Haris datang bersama dengan penasihat hukumnya, Nelson Nikodemus Simamora.

Nelson menyebut jika masker bertanda silang merah tersebut mengartikan bahwa terdapat pembungkaman terhadap aktivitas yang melakukan kritik terhadap pejabat negara.

"Ada pembungkaman terhadap aktivitas yang mengkritisi kerja-kerja pejabat publik. Ini tanda dari masker ini," kata Nelson di Polda Metro Jaya, Kamis 21 Oktober 2021.

Ia pun memberikan contoh bahwa kliennya yaitu Haris Azhar dianggap melakukan pencemaran nama baik ketika membuat konten YouTube.

"Iya dong, dalam hal ini iya. Dan banyak kasus lain. Ada laporan yang kemudian kami jadikan konten YouTube, tetapi kemudian dianggap mencemarkan nama baik," katanya.

Kuasa hukum Haris Azhar, Pieter Ell mengatakan pihaknya sudah bertemu penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Namun, upaya mediasi dalam menyelesaikan masalah, ditunda.

Diketahui, dalam kasus tersebut Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia ke Polda Metro Jaya pada Rabu 22 September 2021.

Pelaporan tersebut terkait dengan program NgeHAMtam yang didiarkan dalam YouTube Haris dengan judul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jendral BIN Juga Ada!!."

Dalamvideo tersebut membahas tentang temuan penelitian sejumlah organisasi maupun lembaga terkait perusahaan-perusahaan yang bakal bermain di tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Luhut yang tak terima, kemudian melaporkan Haris Azhar dan Fatia dengan Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 3 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1Tahun 1986 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP.