Ide Cemerlang! Parpol yang Kadernya Korupsi Diusulkan Dilarang Ikut Pemilu-Pilkada

Kamis, 21 Oktober 2021 – 20:02 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

JAKARTA, REQnews - Perilaku korupsi seringkali merugikan negara dan masyarakat. Ironisnya, para pelaku korupsi tak sedikit yang statusnya adalah pejabat negara atau daerah, dan juga politisi yang duduk di parlemen sebagai wakil rakyat.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, mengusulkan agar partai yang kadernya terjerat kasus korupsi dilarang mengikuti pilkada maupun pemilu legislatif DPRD setempat. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi wujud hukuman yang tegas baik kepada partai maupun kader partai.

"Harus ada proses hukum yang tegas. Tidak hanya terhadap kader, tetapi partai politik dipinalti. Misalnya, kader di daerah itu buruk, maka dipinalti di daerah itu tidak boleh ikut pemilu atau pilkada," kata Arsul, Kamis, 21 Oktober 2021.

Menurutnya, sanksi juga bisa berlaku tegas jika korupsi dilakukan di level nasional. Partai terkait dilarang ikut dalam pemilu tingkat nasional.

Meski demikian, Arsul menyatakan proses hukum itu bisa diterapkan jika sudah ada pembenahan terkait sistem pendanaan partai politik. Menurut dia, sejauh ini belum ada pembenahan dana parpol dari pemerintah.

Wacana kenaikan dana parpol sempat mencuat ketika Tjahjo Kumolo menjadi Menteri Dalam Negeri. Namun, sampai saat ini wacana tersebut tak kunjung terealisasi.

"Sekarang ini kan di tingkat pusat per suara seribu rupiah. Itu kan mau ditingkatkan, itu jadi jalan keluar karena political funding itu di negara maju juga terjadi," ujar Arsul.

Apabila pendanaan sudah diubah, maka proses hukum yang ia usulkan baru bisa diterapkan.

Kasus korupsi yang menjerat kader partai politik di daerah marak terjadi. Bukan baru kali ini saja, tetapi sudah banyak riwayat kasus serupa. Sepanjang 2021, setidaknya terdapat tujuh kepala daerah yang terseret kasus korupsi.

Mereka adalah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Nganjuk Novi Rahman, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, hingga Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.