PCR Masih Jadi Syarat Naik Pesawat, DPR: Kebijakan Aneh, Percuma Vaksin!

Jumat, 22 Oktober 2021 – 03:01 WIB

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, REQnews - Status negatif Covid-19 berdasarkan hasil tes PCR yang masih menjadi syarat utama masyarakat menggunakan transportasi pesawat, dikritik tajam DPR RI.

Ketua Poksi IX DPR Fraksi PKB Nur Nadlifah berkata, kebijakan yang mensyaratkan PCR untuk naik pesawat benar-benar memberatkan rakyat dan hanya memihak pebisnis kesehatan saja.

"Ini kebijakan aneh. Percuma masyarakat diajak menyukseskan vaksinasi tapi kenyataan di lapangan masyarakat masih dibebankan dengan tes PCR. Seharusnya masyarakat tidak dibebankan dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu dilakukan," kata Nadlifah, Kamis 21 Oktober 2021.

Ia menyebut, pemerintah harusnya jangan asal membuat kebijakan yang bertolak belakang dan menimbulkan spekulasi publik, bahwa pandemi Covid-19 ini hanyalah sebuah konspirasi belaka.

Apalagi, kebijakan ini rentan membuat masyarakat beranggapan bahwa vaksin dan PCR hanyalah akal-akalan saja dalam bisnis kesehatan.

"Setelah perlahan itu (vaksinasi) diterima oleh publik, justru pemerintah sendiri yang merusaknya. Contohnya kebijakan penumpang pesawat wajib PCR. Publik jadi berpikir, oh vaksin itu proyek bisnis kesehatan. Percuma vaksin wong masih wajib tes PCR," ujar Nadlifah.

Kemudian, Nadlifah juga mengkritik Keputusan Mendagri Nomor 53 Tahun 2021 tetang PPKM yang mewajibkan tes PCR untuk perjalanan Jawa-Bali.

Baginya, kebijakan tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi.

Nadlifah menyarankan, semestinya masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dan sudah menerima vaksin dosis kedua cukup menggunakan rapid antigen.

Meski sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, dia menilai, angka itu masih tergolong mahal bagi kebanyakan masyarakat. Biaya tes PCR sendiri ia sebut bisa 50 persen dari harga tiket pesawat.