JAKARTA, REQnews - Banyaknya keluhan dan aduan terkait ulah pinjaman online (pinjol) ilegal yang makin meresahkan, akhirnya direspon juga oleh pemerintah. Tak hanya ditutup atau diblokir, para pelaku penyelenggara pinjol terancam dapat masuk penjara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan masalah ini tidak masuk dalam kategori tindakan perdata. Untuk alasan hukumnya sendiri sudah dirumuskan dan akan diberikan ruang perdebatan saat proses hukum.

"Secara perdata kami sementara ini menganggap itu tidak memenuhi syarat, syarat subyektif ada sebab halal. Kedua secara pidana sudah ada alternatif seperti di kemukakan kemarin kemungkinan UU ITE bisa ada pasal 27, 29, dan 32," kata Mahfud dalam keterangan pers, Jumat, 22 Oktober 2021.

Dia mencontohkan pada pasal 27 terdapat penyebaran foto-foto tidak senonoh atau porno. Ini dilakukan untuk mengancam orang dan membuatnya malu. Mahfud juga mendorong untuk masyarakat berani melapor ke kepolisian dan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Hal yang sama juga diungkapkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Dia meminta pada masyarakat yang sudah menjadi korban bisa melaporkan kepada pihaknya.

"Saya atas perintah bapak Kapolri sudah menerbitkan telegram kepada seluruh Polda untuk memberikan respon cepat kepada keluhan masyarakat apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik kepada masyarakat kebetulan menjadi korban pinjol ilegal ini," jelasnya.

Agus menjelaskan pihaknya sudah mengungkapkan 13 kasus terkait pinjol ilegal ini. Termasuk terdapat 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini sedang melakukan analisa yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh wilayah. Dengan begitu pelaku pinjol ilegal bisa ditindak sesuai dengan yang diputuskan.

"Perkembangan kasus tersebut sedang analisis. Hasil dari analisisnya akan didistribusikan ke seluruh wilayah agar pelaku-pelaku usaha pinjol ilegal bisa kita tindak sesuai dengan apa yang kita putuskan oleh pemerintah," ungkap Agus.