JAKARTA, REQnews - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi IX Putih Sari mengatakan, syarat tes polymerase chain reaction (PCR) untuk penumpang pesawat sebaiknya dikaji ulang. Menurut dia, aturan itu memberatkan masyarakat.
&ldquo;Kami meminta pemerintah mengkaji ulang aturan baru itu karena angka kasus Covid-19 makin susut,&rdquo; kata Putih Sari di Jakarta, Jumat, 22 Oktober 2021.
Putih Sari mengatakan, masyarakat sudah semakin menaati protokol kesehatan (prokes) dan angka vaksinasi Covid-19 juga sudah tinggi.
&ldquo;Makin susut kasusnya kok aturannya makin ribet. Negara lain yang turun angka covid-nya justru melonggarkan, di Indonesia malah sebaliknya. Ini memberatkan masyarakat yang akan bergerak kembali memulihkan perekonomian,&rdquo; kata Putih Sari.
Menurut Putih Sari, turunnya angka Covid-19 cerminan dari kedisiplinan masyarakat menaati prokes. Sudah seharusnya, kata dia, pemerintah memberikan pelonggaran.
&ldquo;Partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menghentikan pandemi dengan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan dan kesediaan mengikuti vaksin perlu diapresiasi juga oleh pemerintah, bukan justru makin diberatkan dengan biaya-biaya lain,&rdquo; ujat Putih Sari.
Untuk informasi, Pemerintah mengeluarkan aturan baru melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53/2021 yang menyebutkan kewajiban tes PCR bagi penumpang perjalanan antar wilayah dengan pesawat udara. Sebelumnya, syarat perjalanan udara cukup hasil tes rapid antigen untuk wilayah Jawa-Bali, dan kewajiban PCR hanya untuk penumpang yang baru menerima vaksin dosis pertama.

Komisi IX DPR Sindir Syarat PCR Penumpang Pesawat, Biaya Lain yang Memberatkan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi