JAKARTA, REQnews - KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap tujuh saksi dalam&nbsp;kasus dugaan suap lelang jabatan kepala desa, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), untuk mengungkap aliran dana ke Bupati Probolinggi Puput Tantriana Sari (PTS) dan rekan-rekan, yang terjaring OTT pada Agustus 2021 lalu.
"Seluruh saksi dikonfirmasi terkait dugaan penerimaan sejumlah uang oleh PTS, dan tersangka HA (Hasan Aminuddin) melalui beberapa pihak," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Jumat 22 Oktober.
Adapun ketujuh saksi yang diperiksa itu adalah Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo, Edy Suryanto; empat orang camat yakni Ponirin, Puja, Rachmad Hidayanto, Imam Syafii; Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto dan satu pihak wiraswasta, Zulfikar Imawan Hir.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 22 tersangka, termasuk Bupati PTS dan suaminya HA. Termasuk juga Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan, yang berstatus penyuap.
KPK juga menetapkan 18 ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Probolinggo tersangka sebagai pemberi suap. Mereka adalah Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho&rsquo;im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin.
Suap diberikan kepada Bupati Puput Tantriana Sari dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Probolinggo yang ingin menjabat sebagai kades.
&nbsp;

Aliran Dana Bupati Probolinggo Mulai Diperiksa KPK, Ini Hasilnya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi