JAKARTA, REQNews - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya kelebihan pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan (nakes). Atas dasar temuan itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta naskes mengembalikan insentif berlebih tersebut.
Selain itu berdasarkan penemuan tersebut, Kemenkes sudah mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pengelola RS dan puskesmas dari 31 provinsi.
Rapat Kemenkes itu gelar secara daring pada Jumat 22 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB, membahas tindak lanjut mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan. Tercatat ada 447 RS dan puskesmas dari 31 provinsi yang diundang dalam rapat tersebut.
Mengenai pengembalian insentif berlebih ini dibenarkan oleh Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) dr Lia G Partakusuma.
Persi akan meminta penjelasan dari Kemenkes terkait laporan BPK yang menyatakan 'kelebihan pembayaran' di insentif nakes
"Kami akan meminta penjelasan serta mempelajari penyebab hal tersebut," kata Lia saat dikonfirmasi, Jumat 22 Oktober 2021.
Lia berharap pemerintah dapat menemukan solusi terbaik atas masalah ini. Dia juga meminta pemerintah bijaksana dalam mengeluarkan aturan.
"Mudah-mudahan ada jalan terbaik, semoga pemerintah bisa lebih bijak, karena di era Covid-19 ini banyak yang serba baru, dan banyak pedoman yang berubah," ucap Lia.
&nbsp;

Kabar Buruk Nakes Covid-19, Insentif Berlebih Tolong Kembalikan ke Pemerintah!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi