JAKARTA, REQnews - Dosen University of Sydney, Thomas Power, mengungkapkan Indonesia kini nyaris tidak memiliki partai yang mewakili rakyat. Partai dikuasai oleh kepentingan elit sehingga sistem kepartaian menjadi tidak representatif.
Menurutnya, hampir semua partai politik lebih mengutamakan jatah kabinet daripada menjaga sikap politik yang sesuai dengan keinginan konstituennya. "Syarat pencalonan presiden semakin sempit dan eksklusif, sehingga hanya dua pasangan calon yang mampu berpartisipasi pada pemilu 2014 dan 2019," ujar Thomas melalui diskusi daring pada Ahad, 24 Oktober 2021.
Selain itu, dia menilai dua pasangan calon yang bertarung pada 2019, yakni Jokowi vs Prabowo Subianto, cenderung antidemokratik. Sementara untuk urusan penegakan hukum dan lembaga yudisial, menurut Thomas politisasi aparat penegak hukum semakin terlihat dalam lima tahun terakhir terutama di kepolisian dan kejaksaan.
"Perlindungan dari perkara hukum menjadi salah satu bentuk patronase yang paling sering efektif bagi pihak penguasa," ucap dia. Yang terbaru adanya serangan fisik dan kriminalisasi, narasi taliban, revisi UU KPK, hingga polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Menurut Thomas, hal itu menjadi upaya-upaya untuk menghapus independensi lembaga hukum dan lembaga yudisial.

Utamakan Jatah Jabatan, Indonesia Nyaris Tak Miliki Partai yang Mewakili Rakyat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi