IFBC Banner

Bagi Nasabah Pinjaman Online, Catat! Hal Ini Dilarang Dilakukan oleh Penyelenggara Pinjaman Online

Senin, 25 Oktober 2021 – 19:30 WIB

Pinjaman Online (Foto: Istimewa)

Pinjaman Online (Foto: Istimewa)

Bagi JAKARTA, REQnews – Akhir-akhir ini Indonesia sempat dihebohkan maraknya pinjaman online (pinjol) yang dilaksanakan oleh pengusaha tanpa adanya perizinan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah, baik secara langsung melalui sistem elektronik ataupun dengan menggunakan jaringan internet.

Sedangkan, penyelenggara layanan pinjol yang berbasis pada teknologi informasi merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. Bagi kalian yang memerlukan uang secara mendadak dan proses cepat tanpa perlu meminjam uang melalui teman, perhatikan untuk selalu memilih penyelenggara pinjol yang sesuai dengan peraturan dan kewajiban yang diharuskan menurut peraturan yang berlaku.

Berikut adalah hal yang dilarang untuk dilakukan pihak penyelenggara pinjol:

1.      Menggunakan perjanjian baku, berupa perjanjian yang ditetapkan secara sepihak dan membuat isi tentang cara pembuatan, digunakan untuk produk maupun layanan kepada konsumen secara luas dan berpihak pada pengusaha sepenuhnya, berisikan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara pinjol kepada pengguna.

2.      Terdapat pernyataan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan maupun lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara pinjol.

3.      Memberikan data atau informasi mengenai pengguna atau nasabah kepada pihak ketiga, kecuali telah diberikan persetujuan terlebih dahulu secara elektronik atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

4.      Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan penyelenggara pinjol sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5.      Memberikan pinjaman dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain.

6.      Bertindak sebagai pemberi atau penerima pinjaman.

7.      Menerbitkan surat utang dan memberikan rekomendasi kepada pengguna atau nasabah.

8.      Mempublikasikan informasi yang fiktif atau menyesatkan.

9.      Melakukan penawaran layanan kepada pengguna atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna.

10.  Mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan.

 

Apabila nasabah pinjol menemukan terdapatnya tindakan yang dilarang tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha maupun pencabutan izin.

 

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson