JAKARTA, REQnews - Pelapor Khusus PBB Michael Lynk menyebut tak ada cara lain yang bisa ditempuh dalam upaya perdamaian Palestina dan negara fiktif Israel kecuali mengandalkan payung hukum internasional yang kuat.

Ia menyebut, seluruh rencana perdamaian yang disodorkan sejumlah pihak selama beberapa tahun terakhir selalu menemui kebuntuan, terutama karena ketidakseriusan mendesak jalan damai itu dengan basis hak asasi manusia.

"Rencana damai apapun, meski itu dari AS hanya akan membenturkan realisme politik, jika tanpa kerangka hukum internasional," kata Lynk, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Sabtu 29 Juni 2019.

Lynk menjelaskan, dalam proses perdamaian dengan Israel, seluruh proposal penting mengetahui enam prinsip yang paling utama, yakni HAM, penentuan nasib sendiri, pencaplokan lahan, pemukiman ilegal, keamanan dan nasib pengungsi yang kian tak menentu.

Ia yakin, tanpa mempertimbangkan enam prinsip itu, seluruh proposal perdamaian akan dimentalkan. Konflik pun diyakininya akan semakin menggila, dunia akhirnya semakin kehilangan harapan untuk menciptakan kedamaian di Palestina.

"Ingat, konsensus internasional selalu mendukung Palestina yang berdaya dan berdaulat berdasarkan perjanjian 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," ujar Lynk.