JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung HM Prasetyo disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas OTT yang menjerat sejumlah jaksa dari Kejati DKI pada Jumat 29 Juni 2019 lalu.
Indonesia Corruption Watch bahkan merespons OTT tersebut dengan mendesak agar HM Prasetyo mundur dari posisi Jaksa Agung karna telah gagal memastikan lembaganya bebas dari korupsi.
"Peristiwa ini sudah berulang, Jaksa Agung sebaiknya mengundurkan diri," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhan di Jakarta, Minggu 30 Juni 2019.
Jaksa Agung yang juga merupakan politikus Partai Nasdem itu sebelumnya meminta kepada KPK agar jaksa yang ditangkap dalam OTT ditangani oleh kejaksaan saja, dengan alasan kemudahan dan efektifitas.
ICW pun tegas menanggapi permintaan Jaksa Agung kepada KPK tersebut. Menurut Kurnia, KPK sebaiknya tidak terpengaruh oleh permintaan itu, karena cara berpikir Prasetyo untuk menarik kasus ke kejaksaan tidak sesuai logika penegakan hukum.
Ia menegaskan, alasan efektif dan lebih mudah jika menarik kasus itu ke kejaksaan bukanlah asas penegakan hukum yang komprehensif, serta tak dibenarkan oleh alasan apapun.
&ldquo;Tidak ada argumentasi mana pun yang membenarkan logika berpikir pihak-pihak yang berupaya menarik penanganan perkara ini ke internal kejaksaan,&rdquo; ujar Kurnia.
Dia juga melihat KPK bisa memaksakan kehendak untuk melokalisasi penindakan. Ia menyarankan KPK menggunakan instrumen hukum Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengahalang-halangi proses hukum.
Terakhir, Kurnia juga meminta wakil rakyat mendukung penegakan hukum oleh KPK. Sebagai lembaga legislatif maupun anggota partai politik, kata dia, DPR sebaiknya mengawal proses perbaikan di internal penegak hukum.&nbsp;

OTT Kejaksaan, ICW Minta Jaksa Agung HM Prasetyo Mundur

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi