IFBC Banner

IPW Minta Presiden Jokowi Tegur Jenderal Listyo, Kasus Apa?

Rabu, 27 Oktober 2021 – 16:20 WIB

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar memenuhi janjinya memberantas mafia tanah.

IFBC Banner


Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan terutama terkait permasalahan lahan milik petani anggota Koperasi Petani Sawit Mandiri (Kopsa-M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau yang dirampas pemodal.

Menurutnya, pemerintah sangat berkomitmen dalam memberantas mafia tanah dan Presiden Jokowi meminta Polri tidak ragu untuk mengusutnya, karena konflik agraria dan sengketa lahan merupakan tantangan berat yang dihadapi masyarakat.

Sehingga, Jokowi menegaskan jangan sampai ada penegak hukum yang justru melindungi para mafia tanah, serta berharap agar Polri memperjuangkan hak masyarakat dengan menegakkan hukum secara tegas.

Kemudian atas arahan presiden tersebut, Polri membentuk satgas anti mafia tanah dan telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di seluruh Indonesia.

"Tapi, nyatanya tidak semua kasus mafia tanah dituntaskan oleh pihak kepolisian karena ada 'tangan kuat' yang mengawalnya," ujar Sugeng dalam keterangan tertulisnya, diterima pada Rabu 27 Oktober 2021.

Bahkan, kata dia, masyarakat yang mengadukan sengketa lahan dan aktor mafia tanah justru dikriminalisasi oleh polisi dengan menjahit benang merah kasus lainnya untuk dijadikan tersangka.

"Hal ini terjadi dengan kasat mata dialami oleh Ketua Kopsa-M, Anthony Hamzah yang memperjuangkan pengambilalihan lahan milik petani sawit sesuai keputusan rapat anggota koperasi," katanya.

Untuk itu, Anthony Hamzah pada tahun 2016 pun membuat laporan polisi ke Polda Riau dengan nomor: STPL/426/VIII/2016/SPKT/RIAU tertanggal 10 Agustus 2016 tentang dugaan penjualan lahan petani Kopsa-M seluas kurang lebih 300 hektar, namun tidak diproses sampai sekarang.

"Justru yang terjadi saat ini, Anthony Hamzah dikriminalisasi sebagai otak penyerangan komplek perumahan karyawan PT. Langgam Harnuni dengan mengerahkan preman dengan dana Rp 600 juta pada 15 Oktober 2020. Padahal koordinator aksi demo yang saat ini didakwa di pengadilan, Herman Sakti menyatakan tidak pernah disuruh oleh Anhony Hamzah," kata Sugeng.

Disamping itu, menurutnya, Anthony juga akan dikaitkan dengan peristiwa penggelapan buah sawit milik koperasi yang bermitra dengan PTPN V dengan tersangka Kiki Islami Parsha dan Samsul Bahri.Kedua kasus itu diproses oleh Polres Kampar.

"Persoalan tidak ditanganinya laporan polisi di Polda Riau dan kriminalisasi terhadap Anthony menjadikan terjadinya konflik horisontal antar para petani anggota Kopsa-M. Akibatnya, konflik agraria seperti yang disampaikan Presiden Jokowi tidak akan terselesaikan," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya pun mendesak agar Polri mengambil alih permasalahan sengketa lahan yang dilaporkan koperasi petani sawit makmur di Polda Riau pada 2016.

Menurutnya, hal itu wajib dilakukan sebagai janji Kapolri kepada Presiden Jokowi dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. Karena, kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada masyarakat harus ditegakkan.