JAKARTA, REQnews - Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai penuruan tarif tes polymerase chain reaction (PCR) menjadi Rp275.000 untuk wilayah Pulau Jawa-Bali, dan Rp300.000 untuk di luar wilayah itu, tak cukup kuat dari segi legislasi.
Menurutnya, penurunan tarif batas tertinggi PCR belum memiliki kekuatan hukum apabila hanya diatur dalam bentuk Surat Edaran (SE) Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan No. HK02.02/1/3843/2021. Alvin pun secara terang-terangan menentang hal tersebut.
"Peraturan Banci. SE tidak ada dalam hierarki tata perundang-undangan RI," ujar mantan Anggota Ombudsman RI ini dikutip dari RMOL, Rabu, 27 Oktober 2021.
Oleh sebab itu, Alvin pun menilai kedudukan SE tidak cukup kuat untuk menggugat penyedia pelayanan tes PCR yang 'bandel' tak mengindahkan batas tarif tertinggi yang dituangkan di dalam SE Dirjen Yankes Kemenkes tersebut.
"SE tidak bisa dijadikan pegangan untuk jatuhkan sanksi bagi yang melanggar," ujarnya.
Dengan ketiadaan standar pelayanan dan sanksi yang diatur di dalam SE tersebut, Alvin memprediksi ke depannya bakal tetap banyak penyedia pelayanan tes PCR yang mengabaikan aturan yang dibuat pemerintah.
Alvin pun mengaku&nbsp;sangsi terhadap aturan di dalam SE yang meminta kepada penyedian layanan tes PCR mengeluarkan hasil tes Covid-19 1X24 jam bisa dilaksanakan.
"Nanti pasti banyak yang terapkan biaya tes PCR Rp 275 ribu hasil keluar dalam dua hari," ujarnya.
Sebab, apabila hasil tes PCR ingin keluar dalam waktu satu hari, ia tengarai kocek yang mesti dirogoh masyarakat bisa lebih besar dari Rp275.000-Rp300.000.
"Kalau mau hasil keluar dalam 24 jam Rp 400 ribu, dalam 12 jam Rp 600 ribu, dalam 6 jam Rp 900 ribu," ucapnya.
"Tambah surat keterangan ya Rp50 ribu," kata Alvin Lie. []

Harga Tes PCR Turun Hanya Diatur SE, Alvin Lie: Peraturan Banci!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi