JAKARTA, REQnews - Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi pelaku korupsi, terorisme, dan narkoba.
Pencabutan PP ini dilakukan setelah MA mengabulkan permohonan judicial review yang dilayangkan Subowo, mantan kepala desa yang kini jadi narapidana Lapas Kelas IA Sukamiskin Bandung, bersama kelima temannya.
Juru Bicara MA Hakim Agung Andi Samsan Nganro membenarkan pencabutan PP 99/2012 tersebut.
Tentu saja, dengan dicabutnya aturan ini, maka pemberian remisi kepada para koruptor, napi terorisme dan narkoba menjadi sama dengan narapidana-narapidana kasus lainnya.
Padahal, sebelumnya, terutama pelaku korupsi, untuk mendapatkan remisi membunuhkan syarat-syarat ekstra ketat.
Adapun putusan itu tertuang dalam perkara yang terdaftar dalam&nbsp;Nomor 28 P/HUM/2021, yang diketuai Majelis hakim Prof. H. Supandi, serta Hakim Anggota Majelis Yodi Martono dan Is Sudaryono.
Untuk menguji konsideran, Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan b, Pasal 34A ayat (3), dan Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), Pasal 43A ayat (3) PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap Undang-Uudang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Dalam pertimbangannya,&nbsp;majelis hakim menyatakan bahwa fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memenjarakan pelaku agar jera, akan tetapi usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model&nbsp;restorative justice&nbsp;(model hukum yang memperbaiki).
"Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana sehingga tidak harus diberantas namun yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum," kata Andi, seperti dikutip dari&nbsp;Merdeka, Jumat 29 Oktober 2021.
Andi menjelaskan, berdasarkan filosofi tersebut, maka norma yang&nbsp;terdapat di dalam peraturan pelaksanaan&nbsp;UU No. 12 Tahun 1995&nbsp;sebagai aturan teknis pelaksana harus mempunyai semangat yang sebangun dengan filosofi pemasyarakatan yang memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta konsep&nbsp;restorative justice.
"Berkaitan dengan hal tersebut maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali yang artinya berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan hak-nya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan,"&nbsp;ujarnya.
"Syarat-syarat tambahan di luar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana, seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk (reward) berupa pemberian hak remisi tambahan di luar hak hukum yang telah diberikan," kata dia menambahkan.
"Sebab segala fakta hukum yang terjadi di persidangan termasuk terdakwa yang tidak mau jujur mengakui perbuatannya serta keterlibatan pihak lain dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberatkan hukuman pidana."

MA Cabut PP Pengetatan Remisi Koruptor, Astagfirullah Negara Makin Rusak Aja!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi