JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah memutuskan akses terhadap ribuan pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan masyarakat sejak tahun 2018. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus rantai pinjol ilegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
&ldquo;Terhitung sejak tahun 2018 hingga 26 Oktober tahun 2021, Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 4.906 konten fintech (financial technology) atau pinjaman online yang melanggar peraturan perundang-undangan,&rdquo;&nbsp;kata Menkominfo Johnny G. Plate dalam Webinar Memilih Fintech Terpercaya di Tengah Maraknya Pinjaman Online Ilegal, Jumat 29 Oktober 2021.
Ia menyabut bahwa pinjol ilegal telah tersebar dibanyak platfrom seperti&nbsp;aplikasi Google, Play Store, situs file sharing maupun media sosial lainnya.&nbsp;&ldquo;Kementerian Kominfo mengajak seluruh elemen publik untuk semakin aktif terlibat dalam mewujudkan ekosistem digital Indonesia, khususnya pada layanan jasa keuangan pinjaman online agar semakin kondusif dan semakin produktif,&rdquo; kata dia.
Johnny pun membeberkan penindakan tersebut berdasarkan&nbsp;tiga jalur laporan seperti aduan masyarakat, patroli siber Kementerian Kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurutnya, setelah hasil dikumpulkan, selanjutnya data tersebut disampaikan kepada pihak OJK untuk dilakukan verifikasi sebelum ditindaklanjuti dengan pemutusan akses oleh Kementerian Kominfo. &ldquo;Laporan tersebut juga turut diteruskan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan upaya penegakan hukum lebih lanjut,&rdquo; tandasnya.
Selain itu Kementerian Kominfo juga menerima laporan berkaitan dengan ribuan rekening digunakan untuk aktifitas pinjol ilegal. &ldquo;Sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 ini, Kementerian Kominfo juga telah menerima 5.327 laporan rekening yang digunakan untuk penipuan terkait dengan fintech atau pinjaman online," katanya.
Laporan tersebut, kata dia, menyusun database daftar hitam sebanyak 400 ribu rekening yang dikumpulkan oleh Kominfo melalui platform cekrekening.id. Database tersebut kemudian dapat digunakan kementerian, lembaga, serta aparat hukum yang berwenang dalam melaksanakan program penanganan dan pencegahan tindak pidana berbasis rekening.
&ldquo;Adapun tindak lanjut pemutusan rekening menjadi kewenangan OJK, dan pelaku industri perbankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang terkait,&rdquo; ujarnya.
&nbsp;

4.906 Pinjol 'Penghisap Darah' Rakyat Miskin Indonesia Diblokir, Ini Daftarnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi