IFBC Banner

Hukuman Mati Bagi Koruptor di Kasus Asabri - Jiwasraya, ICW: Tidak Menyelesaikan Permasalahan

Rabu, 03 November 2021 – 19:22 WIB

Jaksa Agung Burhanuddin buka peluang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi Jiwasraya dan Asabri (Foto: Istimewa)

Jaksa Agung Burhanuddin buka peluang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi Jiwasraya dan Asabri (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Wacana hukuman mati bagi koruptor pada kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri yang dilontarkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menuai banyak kritik. Salah satunya datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

IFBC Banner


Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai wacana tersebut baru sebatas jargon politik.

Ia mempertanyakan hukuman mati bisa menjadi pemidanaan paling efektif untuk memberikan efek jera kepada koruptor.

Kata Kurnia pimpinan lembaga penegak hukum hingga presiden sebatas untuk memperlihatkan ke publik soal keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi. Padahal, bila berkaca pada kualitas penegakan hukum yang terjadi hasilnya tidak memuaskan.

"Jadi, apa yang diutarakan tidak sinkron dengan realita yang terjadi," ucap Kurnia Jumat 29 Oktober 2021.

Menurut ICW, pemberian efek jera akan terjadi jika diikuti dengan kombinasi hukuman badan dan pemiskinan koruptor.

"Mulai dari pemidanaan penjara, pengenaan denda, penjatuhan hukuman uang pengganti, dan pencabutan hak politik. Bukan dengan menghukum mati para koruptor," kata Kurnia.


ICW juga menyoroti Kejaksaan Agung yang punya catatan buruk ihwal penegakan hukum saat menangani perkara yang melibatkan anggota internal, seperti kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki dituntut dengan hukuman yang sangat rendah, ICW menilai, komitmen Jaksa Agung dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan.

Selain itu, Kurnia juga menyoroti fenomena diskon hukuman bagi para koruptor. ICW mencatat hukuman penjara saja masih berada pada titik terendah, yakni rata-rata 3 tahun 1 bulan untuk tahun 2020. Sedangkan, pemulihan kerugian keuangan negara juga menjadi problematika klasik yang tak kunjung tuntas.

Sepanjang 2020, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 56 triliun, namun uang penggantinya hanya Rp 19 triliun.

"Maka dari itu, lebih baik perbaiki saja kualitas penegakan hukum, ketimbang menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan," kata Kurnia.