JAKARTA, REQnews -&nbsp;Dua (2) menteri Jokowi rencananya akan dilaporkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 4 November 2021, siang ini.
Adapun perkaranya yakni terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Pertama kita sedang resah terhadap situasi sekarang ketika masyarakat mau melakukan apa-apa harus PCR. Daripada menjadi bola liar, lebih baik kita laporkan ke KPK karena mereka punya kewenangan untuk menyelidiki dugaan tersebut,"&nbsp;kata&nbsp;Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal, Rabu 3 November 2021 malam.
Menurutnya&nbsp;pelaporan ini sejalan dengan program prioritas partainya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti-oligarki.
Pihaknya juga menolak secara tegas penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara demi menguntungkan kepentingan pribadi maupun bisnis yang mereka punya.
Terlebih, tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan para pejabat publik saat masyarakat sedang menghadapi situasi yang sulit di tengah pandemi Covid-19.
Pihaknya juga akan membawa sejumlah bukti-bukti terkait keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis pengadaan tes PCR tersebut. Rencananya, Prima akan melakukan pelaporan ke KPK, pada hari ini, pukul 11.00 WIB.
"Bukti-bukti yang akan dibawa nanti pemberitaan sejumlah media. Besok (hari ini) jam 11.00 kita ke KPK," ucap&nbsp;dia.
Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR.&nbsp;Ia mengungkpakan para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.
 Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).
Ada pula&nbsp;nama Menteri BUMN Erick Thohir. Edy mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir.
&nbsp;
&nbsp;

2 Menteri Jokowi Hari Ini Dilaporkan ke KPK, Perkara Apa?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi