KPK Ultimatum Anggota DPRD Banjarnegara, Terkait Korupsi Bupati Budhi Sarwono

Kamis, 04 November 2021 – 15:31 WIB

Gedung KPK (foto:istimewa)

Gedung KPK (foto:istimewa)

JAKARTA, REQNews - Anggota DPRD Banjarnegara Moch Rachmaudin mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa kasus dugaan korupsi pemborongan, pengadaan, atau persewaan di Banjarnegara periode 2017-2018 pada Rabu 3 November 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan Moch Rachmaudin untuk hadir pada saat jadwal yang telah ditentukan.

"KPK mengimbau agar saksi kooperatif hadir di hadapan tim penyidik pada jadwal panggilan dimaksud," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 November 2021.

KPK segera menjadwalkan ulang pemeriksaan Rachmaudin. Dia akan digali seputar perkara rasuah yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.

Budhi Sarwono diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Total, dia menerima Rp2,1 miliar dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta, Kedy Afandi, yang sekaligus orang kepercayaannya.

Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.