JAKARTA, REQnews -&nbsp;Rangkap jabatan yang dilakukan Direktur Utama PT Garuda Indonesia TBk (persero) I Gusti Ngurah Askhara alias Ari Ashkara ternyata melanggar hukum.
Hal ini diungkapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyebut Ari Askhara melanggar norma dalam Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Komisioner KPPU Guntur Saragih menyebut Ari Askhara memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama Citilink dan Sriwijaya Air. Setelah dilakukan pemeriksaan pada Senin 1 Juli 2019, Ari mengakui rangkap jabatan itu.
"Itu melanggar. Bukti terlapor sudah ada, bukti surat sudah ada. Hasilnya masih diproses oleh investigator kami," kata Guntur di Jakarta, Senin.
Selanjutnya, KPPU akan memeriksa Direktur Utama Citilink Juliandra Noertjahjo yang juga memiliki kasus sama, yakni rangkap jabatan dengan mengemban posisi Komisaris Sriwijaya Air.
Parahnya, KPPU menyebut rangkap jabatan itu atas restu Kementerian BUMN. Sehingga, KPPU juga berencana akan memanggil langsung Menteri BUMN Rini Soemarno untuk dimintai keterangan.
KPPU menyatakan, persoalan rangkap jabatan tersebut menjadi satu kesatuan terhadap isu besar mahalnya harga tiket pesawat saat ini. Adapun persoalan rangkap jabatan merupakan tahapan yang paling pertama dari rangkaian masalah industri penerbangan yang terjadi saat ini.
Jika Ari Ashkara terbukti bersalah, kata Guntur, maka ia apat dikenai sanksi berat berupa denda minimal Rp 1 miliar hingga Rp 25 miliar.&nbsp;
"Progress terdepan rangkap jabatan. Selanjutnya kartel tiket satu dua minggu ke depan. Lalu kargo pesawat, dan pemboikotan Air Asia oleh travel agent," ujar Guntur.

Dirut Garuda Rangkap Jabatan, KPPU: Itu Melanggar Aturan!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi