JAKARTA, REQnews &ndash; Dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang terdapat di ibukota Jakarta, memberikan dampak bertambahnya polusi udara yang beredar dan keruhnya kualitas udara. Kendaraan bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di rel.
Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Gas Buang Kendaraan Bermotor (Pergub DKI 66/2020) yang telah diundangkan di tanggal 24 Juli 2020.
Apabila melihat pada Pergub DKI 66/2020, khususnya Pasal 20, menyatakan bahwa Pergub DKI 66/2020 tersebut baru berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu jatuh pada Januari 2021, kendati demikian hal tersebut baru saja direalisasikan.
Sehingga terdapat kemungkinan besar dibutuhkannya waktu lebih untuk memberikan kesiapan bagi pemerintah dalam melaksanakan realisasi kegiatan uji emisi gas buang pada kendaraan bermotor.
Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan uji emisi gas buang dan memenuhi ambang batas emisi sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 31 tahun 2008. Pelaksanaan uji emisi gas buang, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan di tempat uji emisi dan dilakukan oleh teknisi uji emisi, untuk selanjutnya direkam dalam sistem informasi uji emisi.
Dalam pelaksanaannya, biaya uji emisi gas buang dibebankan kepada pemilik mobil penumpang perseorangan dan sepeda motor.
Penulis: Hans Gilbert Ericsson
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 723px; top: 240.306px;">&nbsp;</div>

Peraturan Uji Emisi Sudah Ada Sejak Juli 2020, Kenapa Baru Berlaku Sekarang?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi