IFBC Banner

Soal Regulasi Pinjaman Online, LBH Jakarta Gugat Jokowi hingga Mbak Puan

Jumat, 12 November 2021 – 21:02 WIB

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Ketua DPR, Puan Maharani digugat oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait permasalahan yang belum pemerintah atur dalam regulasi pinjaman online.

Jeanny Sirait, selaku kuasa hukum 19 warga yang melakukan gugatan menyebut bahwa terdapat 11 permasalahan yang belum diatur. Pertama, belum ada kepastian izin pendaftaran bagi aplikasi pinjaman online peer-to-peer.

Kedua, sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online. Ketiga, batasan pengambilan akses data pribadi.

Jeanny menyebut, semestinya data pribadi yang dipakai untuk pinjaman online dibatasi hanya pada data dari kamera, microphone dan location. “Tidak perlu pinjaman online sampai mengakses email penggunanya,” kata Jeanny ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat 12 November 2021.

Menurutnya masalah keempat terkait tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik yang dilakukan pengguna dan perusahaan ojek online. Kemudian kelima, tidak adanya regulasi yang tegas terkait sanksi pada perusahaan pinjaman online yang membocorokan dan menyebarkan data pribadi pengguna.

Yang keenam, tidak diaturnya batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar. Ketujuh, tidak diaturnya batasan bunga pinjaman sesuai suku bunga yang dianjurkan.

Jeanny mengungkapkan, masalah kedelapan adalah belum adanya regulasi tentang sanksi terkait penagihan pinjaman online yang mengandung unsur tindak pidana.

“Sembilan, tidak ada sistem pengawasan proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebelum perusahaan pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam,” katanya.

Kesepuluh adalah tidak adanya mekanisme yang jelas dari pemerintah dalam penyelesaian sengketa pinjaman online. Sementara yang terakhir, belum diaturnya sanksi berupa pencabutan izin usaha pinjaman online jika terbukti melakukan pelanggaran hak konsumen dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Baik (pelanggaran) perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman, dan tindak pidana dalam proses penagihan,” ujarnya.

Sebelumnya, LBH Jakarta bersama dengan 19 warga menggugat Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate terkait pinjaman online. Selain itu, ketua dan dewan komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga digugat.