JAKARTA, REQnews -&nbsp;Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana ke Mahkamah Agung (MA) akan digugat oleh tim advokasi Rizieq Shihab.&nbsp;Mereka menyebut UU 1/1946 kerap menjadi senjata rezim untuk menjerat orang-orang yang tidak disukai, salah satunya Habib Rizieq .
 Rencana pengajuan gugatan uji materi atau judicial review terhadap UU 1/1946 itu disampaikan setelah MA memutuskan mengurangi hukuman Habib Rizieq menjadi 2 tahun penjara dalam kasus RS UMMI.
Tim advokasi Habib Rizieq menjadikan putusan MA itu sebagai dasar pengajuan uji materi UU 1/1946.&nbsp;
"Mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung RI terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 karena sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian dan sering dijadikan sebagai alat politik untuk jerat orang yang tidak disukai rezim, sehingga IB-HRS menjadi salah satu korbannya," demikian keterangan tertulis tim advokasi Habib Rizieq, Selasa 16 November 2021.&nbsp;
 Tak hanya itu saja, tim advokasi Rizieq sebelumnya mengungkapkan rencana mereka mengajukan upaya peninjauan kembali (PK). Habib Rizieq dkk akan mengajukan PK atas putusan MA terkait kasus RS Ummi.
"Kita akan PK, insyaallah kita akan ajukan peninjauan kembali (PK), kita belum mau berandai-andai dulu (kapan bebas), kita ajukan PK dulu," kata kuasa hukum Habib Rizieq, Aziz Yanuar, Senin&nbsp;15 November 2021.
Aziz menyebut pengurangan hukuman menjadi 2 tahun tidak cukup. Menurutnya, Habib Rizieq tidak layak dipenjara satu hari pun.
"Karena HRS tidak layak dipenjara walau sehari, sebab hanya kasus prokes dan itu pun hanya ucapan 'baik-baik saja'," ucapnya.
&nbsp;
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 34px; top: 38.662px;">&nbsp;</div>

Kerap Jadi Senjata Rezim, Pengacara Rizieq Akan Gugat UU Zaman Sukarno

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi