JAKARTA, REQnews - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberantas pungutan liar yang kian marak terjadi, terutama di pelayanan publik.
Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menjaga&nbsp;nama baik Jakarta sebagai jendela negara yang bisa mencerminkan kondisi Indonesia. "Jika Jakarta bagus, Indonesia kesannya bagus. Jakarta jelek kesannya tentang Indonesia akan jelek," kata Mahfud kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 16 November 2021.
Ia berharap agar Anies Baswedan bisa&nbsp;memperkecil celah pungutan liar di Jakarta, termasuk&nbsp;sektor pelayanan publik oleh aparatur pemerintah. "Ini yang kita lakukan bersama Gubernur, pungli itu yang kita garap adalah sektor-sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah," kata dia.
Terkait pungli di luar pemerintah, Mahfud meminta agar kejaksaan dan kepolisian ikut bergerak memberantasnya.&nbsp;"Sektor yang dilakukan swasta seperti saudara lihat sendiri pemerasan-pemerasan yang dilakukan oleh preman-preman juga langsung ditangani oleh polisi, bukan saber pungli, oleh polisi sebagai tugas regulernya. Ada preman pelabuhan, pinjol, dan sebagainya, ditangani tersendiri demi ketertiban kita," katanya.
&nbsp;
Sementara Anies Baswedan mengungkap ada dua cara yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya pungli. Seperti&nbsp;membangun sistem digitalisasi, agar proses pelayanan bisa dipantau langsung secara digital. "Sehingga mengurangi ruang untuk terjadi praktik pungli," kata Anies.
Kedua yaitu dengan memenuhi kebutuhan hidup para aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta. "Seluruh jajaran secara umum mendapat penghasilan yang cukup sehingga bisa menjalankan kehidupan di Jakarta dengan layak," ujarnya.
&nbsp;
&nbsp;

Demi Negara! Mahfud Minta Anies Baswedan Berantas Pungli di Jakarta

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi