KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Jadi Tersangka, Ini Kasusnya

Kamis, 18 November 2021 – 19:30 WIB

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid jadi tersangka kasus suap

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid jadi tersangka kasus suap

JAKARTA, REQnews - KPK secara resmi telah menetapka Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang-jasa di Kabupaten HSU tahun 2021-2022.

"KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Kamis 18 November 2021.

Firli menjelaskan, penetapan tersangka ini adalah hasil pengembangan perkara yang menjerat Plt Kadis PUPRP Kabupaten HSU, Maliki.

Abdul Wahid diyakini telah menerima uang dari Maliki untuk menduduki jabatan tersebut pada 2019 lalu.

Adapun penerimaan uang dari ke Abdul Wahid dilakukan di rumah Maliki pada Desember 2018 silam, yang diserahkan langsung kepada ajudan sang bupati.

Lalu, pada awal 2021, Maliku kembali menemui Abdul Wahid di rumah dinas bupati untuk melaporkan plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP HSU tahun 2021.

Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, Maliki telah menyusun sedemikian rupa. Dia juga menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek dimaksud.

Abdul Wahid kemudian menyetujui paket itu dengan syarat ada pemberian uang komitmen sebesar 10 persen dari nilai proyek, dan Maliki juga kecipratan 5 persen.

"Pemberian komitmen fee yang antara lain diduga diterima oleh tersangka AW melalui MK, yaitu dari MRH dan FH dengan jumlah sekitar Rp 500 juta," ujar Firli.

MRH (Marhaini) dan FH (Fachriadi) masing-masing adalah Direktur CV Hanamas dan Direktur CV Kalpataru sebagai pemenang proyek dimaksud. Keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Firli mengatakan, selain melalui perantaraan Maliki, tersangka Abdul Wahid diyakini juga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Abdul diduga menerima Rp 4,6 miliar pada 2019, Rp 12 miliar pada 2020 dan Rp 1,8 miliar pada 2021.

"Selama proses penyidikan berlangsung, tim penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya," kata Firli menambahkan.

Atas perbuatannya, tersangka Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.