JAKARTA, REQnews - Gejolak di Myanmar masih belum reda. Baru-baru ini penyidik PBB menemukan bukti baru pelanggaran HAM terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Myanmar dan tentara pemerintah di bagian barat negara tersebut.
Pelapor khusus PBB Yanghee Lee menyebut, tentara pemberontak dan tentara pemerintah itu memanfaatkan situasi dalam melakukan kejahatan perang saat pemerintah Myanmar melakukan pemutusan jaringan internet di wilayah Rakhine dan Chan.&nbsp;
Namun, Lee berkata, indikasi pelanggaran sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Banyak tindakan tentara pemerintah dan Pasukan Arakan, pemberontak Myanmar, yang melanggar hukum HAM internasional dan sejumlah kegiatan bengis lainnya.
"Konflik pemerintah dengan Pasukan Arakan berdampak mengancurkan bagi warga sipil," ujar Lee,&nbsp;Rabu 3 Juli 2019.
Tindakan keras militer Myanmar ke Rakhine pada 2017 membuat 730 ribu orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Penyidik PBB mengatakan, operasi militer Myanmar, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan massal, penjarahan, dan eksekusi dengan niatan genosida.
Pemerintah Myanmar membantah melakukan segala tuduhan yang diajukan. Mereka mengatakan, kampanye militer di seluruh penjuru Rakhine sebagai tanggapan atas serangan yang dilakukan milisi Rohingya.
Saat ini, pasukan pemerintah bertempur melawan pemberontak. Konflik tersebut menghancurkan Rakhine dan Chan. Pasukan Arakan adalah pemberontak yang menuntutu wilayah otonomi yang lebih luas lagi di dua negara bagian tersebut.

PBB Kantongi Bukti-bukti Terbaru Pelanggaran HAM di Myanmar

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi