Jaksa Agung Bisa Dipilih Secara Independen Tak Melalui Presiden? Ini Kata Pengamat

Jumat, 19 November 2021 – 16:15 WIB

Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta (Foto: Istimewa)

Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pengamat Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika pemilihan jaksa agung bisa dilakukan oleh tim independen dengan ketentuan yang kongkrit, meskipun sedikit rumit. 

"Namun jika memang dibangun independen dan terpisah dari eksekutif dimungkinkan saja. Namun harus dengan penjelasan yang kongkrit," ujar Akbar kepada REQnews pada Jumat 19 November 2021.

Akbar pun membandingkan dengan beberapa negara di dunia, Jaksa Agung menjadi bagian dari Kabinet yang diangkat oleh presiden, karena fungsi eksekutif untuk menuntut.

Selain itu, menurutnya jika jabatan jaksa agung seperti dengan pimpinan KPK, maka bisa dibuat dengan peraturan yang berbeda agar membangun independensi dan tidak bergantung pada eksekutif.

"Kalau begini berarti memang mengatur berbeda. Jika begitu sama dengan jabatan publik lain seperti pimpinan KPK, dsb. Baik saja karena malah membangun independensi Kejaksaan yang tidak bergantung eksekutif," katanya.

Diketahui, sebelumnya Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Fajri Nursyamsi mengusulkan agar jabatan Jaksa Agung tak dipilih langsung oleh presiden. 

"Jaksa Agung idealnya tidak dipilih berdasarkan penunjukkan oleh presiden, tapi berdasarkan mekanisme diatur dalam undang-undang," kata Fajri dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR pada Rabu 17 November 2021.

Ia menyebut hal itu perlu dilakukan untuk tetap menjaga independensi jabatan jaksa agung. Fajri pun berharap di dalam undang-undang kejaksaan yang tengah dibahas DPR, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa tahapan seleksi, pemilihan hingga penetapan dilakukan dalam sebuah prosedur yang melibatkan banyak pihak. 

Selain itu, PSHK juga mengusulkan agar masa jabatan Jaksa Agung tidak bergantung pada kabinet dan penunjukkan atau pemberhentian oleh presiden, tetapi ditetapkan selama lima tahun dan dapat diberhentikan dengan alasan pelanggaran hukum dan kode etik.

Dengan mekanisme tersebut maka isu terkait dari mana Jaksa Agung berasal menjadi isu yang tidak lagi relevan. Kemudian PSHK juga mengusulkan agar pemberhentian Jaksa Agung tidak bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden. "Karena kontinuitas kewenangan Jaksa Agung harus jadi yang utama karena terkait aspek penegakan hukum," katanya.