Jalankan Fungsi Eksekutif, Pakar Sebut Jaksa Agung Harus Dipilih Presiden

Jumat, 19 November 2021 – 17:15 WIB

Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta (Foto: Istimewa)

Gedung Kejaksaan Agung RI Jakarta (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda menyebut jika jaksa agung harus dipilih oleh presiden sebagai kepala eksekutif.

"Ya tidak bisa (jaksa agung dipilih selain oleh presiden. Penegakan hukum itu wilayah eksekutif dan kepala eksekutif adalah presiden, jadi harus dipilih oleh presiden," kata Chairul kepada REQnews.com pada Jumat 19 November 2021.

Ia mengatakan jika jaksa agung adalah jabatan karir, maka akan diberhentikan ketika pensiun atau karena melakukan tindak pidana. "Seperti tindakan tercela yang melanggar kode etik dan berhalangan tetap atau meninggal dunia," katanya.

Senada, Pengamat Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan bahwa penuntutan adalah fungsi dari eksekutif dalam hal penegakan hukum. "Karena jaksa agung meskipun bagian fungsi penuntutan dari kekuasaan kehakiman berada diranah 'kebebasan kekuasaan kehakiman'," kata Fickar.

Tetapi, kata dia, sebagai aparatur dibawah pemerintahan sudah cukup pas untuk berada dibawah eksekutif. " Karena itu yang independen itu fungsi penuntut umumnya, itu yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun termasuk eksekutif atasannya," kata dia.

Menurutnya, meskipun kejaksaan bagian dari eksekutif tetapi bukan bawahan atau bagian kerja dari pimpinan eksekutif. "Kejaksaan tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman," ujarnya.

Sementara terkait dengan jajaran jaksa agung, Fickar mengatakan bisa dibuat persyaratan tertentu untuk dipilih melalui kepanitiaan dibawah eksekutif dengan melibatkan elemen penegak hukum lain.

Diketahui, sebelumnya Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Fajri Nursyamsi mengusulkan agar jabatan Jaksa Agung tak dipilih langsung oleh presiden. 

"Jaksa Agung idealnya tidak dipilih berdasarkan penunjukkan oleh presiden, tapi berdasarkan mekanisme diatur dalam undang-undang," kata Fajri dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR pada Rabu 17 November 2021.

Ia menyebut hal itu perlu dilakukan untuk tetap menjaga independensi jabatan jaksa agung. Fajri pun berharap di dalam undang-undang kejaksaan yang tengah dibahas DPR, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa tahapan seleksi, pemilihan hingga penetapan dilakukan dalam sebuah prosedur yang melibatkan banyak pihak. 

Selain itu, PSHK juga mengusulkan agar masa jabatan Jaksa Agung tidak bergantung pada kabinet dan penunjukkan atau pemberhentian oleh presiden, tetapi ditetapkan selama lima tahun dan dapat diberhentikan dengan alasan pelanggaran hukum dan kode etik.

Dengan mekanisme tersebut maka isu terkait dari mana Jaksa Agung berasal menjadi isu yang tidak lagi relevan. Kemudian PSHK juga mengusulkan agar pemberhentian Jaksa Agung tidak bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden. "Karena kontinuitas kewenangan Jaksa Agung harus jadi yang utama karena terkait aspek penegakan hukum," katanya.