JAKARTA, REQnews - Amnesty International Indonesia menilai pernyataan&nbsp;Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait dengan penuntasan hak asasi manusia (HAM) berat hanya wacana, tak ada tindakan nyata.
&ldquo;Hanya bicara, tidak ada tindakan nyata,&rdquo; kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamiddalam keterangannya, Senin 22 November 2021.
Ia menyebut dalam pelanggaran&nbsp;HAM berat&nbsp;masa lalu, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.
Kejakahatan pemerkosaan hingga kriminal seksual yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto, awal masa reformasi hingga kini belum ditangani oleh negara.
Usman pun menyebut jika&nbsp;janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM, termasuk menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui sistem pengadilan juga belum dipenuhi sejak masa kepemimpinannya di periode pertama.
&ldquo;Faktanya, meskipun ada desakan dari para korban, para Mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk mengadili para teduga pelaku, Presiden Joko Widodo cenderung tidak peduli,&rdquo; kata Usman.
Menurutnya, pemerintah malah mengumumkan akan membentuk mekanisme non-yudisial untuk menyelesaikan semua pelanggaran HAM masa lalu.
&ldquo;Cara ini mustahil akan penuhi rasa keadilan korban, bahkan cara yang membawa klaim keadilan restoratif ini justru terkesan malah menjadi cara pelaku berlindung dengan meminta pemerintah mencuci piring kotor pelaku,&rdquo; lanjutnya.
&nbsp;
Diketahui, sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin&nbsp;memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk segera mengambil langkah-langkah strategis percepatan penuntasan penyelesaian dugaan perkara HAM berat masa kini.
Jaksa Agung menilai perlu diambil terobosan progresif untuk membuka kebuntuan pola penanganan akibat perbedaan persepsi, baik antara penyidik HAM dengan penyelidik Komnas HAM.
Burhanuddin berharap dalam waktu dekat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus segera mengambil langkah yang tepat dan terukur terkait beberapa dugaan pelanggaran HAM berat.
Sementara Wakil Ketua Komnas HAM RI sekaligus Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat, Amiruddin menyambut baik terobosan yang dilakukan Jaksa Agung.&nbsp;
"Komnas HAM menghormati dan menyambut baik langkah terobosan yang akan diambil Jaksa Agung demi kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak, terutama&nbsp;korban dan keluarga korban. Mereka sudah terlalu lama menunggu," kata Amiruddin dalam&nbsp;keterangan tertulisnya, Senin 22 November 2021.
Ia mengatakan bahwa&nbsp;upaya terobosan perlu berbentuk langkah hukum, yaitu dengan dimulainya penyidikan oleh Jaksa Agung atas beberapa peristiwa sesuai Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Komnas HAM pun memberikan ruang agar jaksa agung&nbsp;memilih peristiwa dari 12 berkas hasil penyelidikan Komnas HAM yang telah diserahkan kepada Kejagung RI. Itu dilakukan demi kepastian hukum dan pemulihan hak-hak korban.
Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan baru sebagai dasar hukum untuk pemenuhan hak-hak korban karena&nbsp;jangan sampai hak-hak korban terus diabaikan akibat proses hukum yang buntu.
Hingga kini,&nbsp;Komnas HAM&nbsp;telah menyerahkan hasil penyelidikan 12 peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran HAM berat sesuai Pasal 18 dan Pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Soal Penuntasan Kasus HAM Berat, Amnesty Sebut Jaksa Agung Cuma Wacana

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi