JAKARTA, REQnews -&nbsp;DPR RI menilai, adanya bukti puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut menerima bantuan sosial (bansos) adalah bukti bahwa data yang kini dipegang pemerintah bermasalah.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera berkata, dalam penyaluran bansos di Indonesia ini, data selalu menjadi kekurangan tersendiri.
"Temuan ini kembali menunjukkan amburadulnya pengelolaan data penerima bantuan oleh pemerintah. Kesalahan dalam penyertaan data merupakan salah satu kekurangan program bansos. Data adalah hal mendasar karena berpengaruh pada penghitungan anggaran, transfer ke daerah, penyaluran hingga pengadaan," kata politikus PKS ini di Jakarta, Selasa 23 November 2021.
Ia pun mendesak agar pemerintah segera melakukan perbaikan sistem dan integrasi data, khususnya antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar masalah ini tak terulang dan berlarut-larut terjadi.
"Tidak bisa ditawar, pemerintah harus bisa mengecek berbagai jenis pekerjaan yang seharusnya tidak berhak atas bansos tapi justru menerimanya," ujar Mardani.
Kemudian, Mardani juga menyayangkan di pihak pemerintah, saling menyalahkan kini terlihat begitu jelas antar unsur yang terlibat dalam urusan bansos.
"Jangan saling menyalahkan atau melimpahkan kesalahan kepada pegawai di bawah yang memasukkan data. Termasuk pada aspek Big Data dan single ID number. Mesti ada keinginan duduk bersama lintas lembaga dan merapikan data masyarakat hingga hanya ada satu data dan bisa dipakai lintas kementerian/lembaga," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini menyebut ada 31 ribu ASN yang terindikasi menerima bansos dari Kemensos, baik program Penerima Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dari jumlah tersebut, lebih 28 ribu di antaranya adalah ASN aktif, sisanya disebut sebagai pensiunan.
&nbsp;

DPR Semprot Pedas Pemerintah, ASN Terima Bansos Bukti Data Amburadul

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi