JAKARTA, REQnews- Militer Myanmar melakukan pemblokiran internet kepada lebih dari satu juta penduduk Provinsi Rakhine, wilayah yang dihuni etnis minoritas muslim Rohingya.
Penutupan itu datang tanpa peringatan pada 21 Juni 2019, sehari setelah kementerian transportasi dan komunikasi Myanmar memerintahkan empat perusahaan untuk sementara waktu menangguhkan layanan internet seluler ke sembilan kota kecil di negara bagian Rakhine utara dan negara bagian selatan Chin.
Hanya beberapa hari setelah muncul keputusan dari militer, Kementerian Transportasi dan Komunikasi Myanmar segera memerintahkan empat perusahaan telekomunikasi memblokir akses internet ponsel di sembilan kelurahan. Cuma satu perusahaan, Telenor, yang mengumumkan pemblokiran secara terbuka kepada masyarakat.
Pemblokiran ini diterapkan, menurut pemerintah, untuk meredam konflik yang terus berlangsung antara tentara nasional dan Pasukan Arakan (AA), milisi separatis. AA memperjuangkan otonomi lebih besar bagi warga etnis minoritas beragama Buddha di kawasan tersebut.
Kelompok-kelompok HAM mengecam tindakan itu sebagai ancaman terhadap keselamatan warga sipil.
Mereka percaya pembatasan akses pada informasi akan membahayakan warga.&nbsp;Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa&nbsp;yang memantau kondisi di Myanmar, mengatakan pemblokiran ini diduga kuat merupakan "upaya menutupi pelanggaran HAM aparat terhadap warga sipil."
Namun masalah bagi pemerintah setempat bukan cuma soal Rohingya. Di Rakhine, ada kelompok pemberontak Arakan yang berusaha mendirikan negara sendiri.
Maraknya kerusuhan dan kekerasan di Rakhine menyebabkan 30.000 warga kehilangan tempat tinggal dalam enam bulan terakhir. Pada 2017, sekitar 730.000Muslim Rohingya, kelompok&nbsp;paling tertindas&nbsp;di Rakhine, menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia serius.
Kementerian Luar Negeri AS turut mengkritik pemerintah Myanmar. Juru bicara Kemenlu AS,&nbsp;Morgan Ortagus, mengatakan negaranya "sangat prihatin" mendengar adanya pemblokiran internet di Rakhine. Negeri Paman AS juga meminta Myanmar segera mengembalikan koneksi internet agar bisa diakses warga.
Merespons kritikan dari berbagai negara itu, pemerintah provinsi Rakhine menyarankan semua warga yang dirugikan, ataupun terlantar dan butuh internet, untuk menghubungi pejabat lokal.
Pembatasan akses pada informasi bukan hal baru di Myanmar. Perlindungan terhadap pers dan kebebasan informasi terus menjadi batu sandungan bagi negara yang berusaha beralih dari sistem junta ke demokrasi tersebut.&nbsp;
Beberapa jurnalis sempat dipenjarakan&nbsp;oleh rezim, karena meliput persekusi muslim Rohingya. Pejabat yang mengatur industri pers di Myanmar menyatakan pemblokiran internet menyerupai Revolusi Saffron yang terjadi pada 2007, ketika warga mayoritas Buddha menuntut junta militer turun dari kekuasaan&mdash;berujung pada pembantaian dan persekusi militer. (RAN)

Myanmar Blokir Internet Provinsi Etnis Rohingya di Tengah Kerusuhan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi