Tok! MK Putuskan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, Diberi Waktu 2 Tahun Untuk Memperbaiki

Kamis, 25 November 2021 – 15:13 WIB

Mahkamah Konstitusi (Foto: Istimewa)

Mahkamah Konstitusi (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Mahkamah Konstitusi menolak sebagian gugatan yang dilayangkan kelompok buruh yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR diberi waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan. 

"Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI," ucap Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan, Kamis 25 November 2021.

 

Jika dalam ketentuan waktu itu tidak menyelesaikan perbaikan, maka dampaknya UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

"Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Hakim Anwar Usman.

Selain itu, MK juga akan menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan cacat formil. Selain itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, Mahkamah menilai UU Cipta Kerja harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.


"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah UU 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini," ucap MK.

Dalam pertimbangan putusan sidang kali ini, Mahkamah menilai tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang, terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.