Pemerintah dan DPR Diberi Waktu 2 Tahun untuk Revisi UU Cipta Kerja,Jika Tidak Ini yang Akan Terjadi

Kamis, 25 November 2021 – 16:30 WIB

Anwar Usman (Foto: Istimewa)

Anwar Usman (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dalam jangka waktu paling lama 2 tahun ke depan. 

Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara daring, Kamis 25 November 2021.

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Anwar.

Bagaimana bila tidak direvisi dalam rentang tersebut?

 

Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.


"Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk Undang-undang tidak dapat menyelesaikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11/2020, harus dinyatakan berlaku kembali," ucapnya.

 

Pembentukan UU Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. 

Sehingga, UU Ciptaker belum berlaku hari ini hingga diperbaiki DPR-Pemerintah.