Tak Heran dengan Putusan MK, Yusril Sebut UU Cipta Kerja Bermasalah Sejak Awal

Jumat, 26 November 2021 – 14:32 WIB

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra (Foto: Istimewa)

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra tak heran jika Undang-Undang Cipta Kerja dinilai Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, memang sejak awal tersebut memang bermasalah.

Yusril mengatakan jika seharusnya setiap pembuatan peraturan harus tunduk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, pemerintah justru menggunakan omnibus law.

"Ketika UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan meniru gaya Omnibus Law diuji formil dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, UU tersebut bisa dirontokkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Yusril dalam keterangannya Jumat 26 November 2021.

Ia mengatakan masih beruntung karena MK hanya menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu Inkonstitusional bersyarat sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.

Dirinya pun memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menindaklanjuti putusan tersebut. 

Menurutnya, pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai leader dalam merevisi atas UU Cipta Kerja.

Kedua, pemerintah dapat segera membentuk Kementerian Legislasi Nasional yang bertugas menata dan merapikan semua peraturan perundang-undangan dari pusat sampai ke daerah.

Dirinya mengatakan bahwa keberadaan kementerian baru itu sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR pada akhir periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi.

"Namun hingga kini kesepakatan itu belum dilaksanakan karena mungkin terbentur dengan pembatasan jumlah kementerian yang diatur dalam UU Kementerian Negara," kata dia.

Ia mengatakan jika pemerintah harus bekerja keras dalam memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun.

Yusril mengatakan jika semua aturan dalam UU Cipta Kerja akan kembali ke Undang-Undang lama. "Ini jelas dapat menimbulkan kekacauan hukum," katanya.

Selanjutnya, ia juga menilai putusan MK akan berdampak luas terhadap kebijakan-kebijakan yang ingin dilakukan pemerintah.

"Ini berpotensi melumpuhkan pemerintah yang justru ingin bertindak cepat memulihkan ekonomi yang terganggu akibat pandemi," kata Yusril.