Mungkinkah Pemuda Pancasila Dibubarkan? Begini Kata Pakar

Jumat, 26 November 2021 – 16:15 WIB

Ilustrasi bentrok antar ormas (Foto: Istimewa)

Ilustrasi bentrok antar ormas (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pakar Hukum Pidana, Muhammad Fatahillah Akbar menyebut ormas-ormas yang sering terlibat tawuran dan melakukan pungli hingga meresahkan masyarakat harus ditindak tegas.

"Seharusnya ada tindakan tegas bagi pelaku-pelaku tawuran. Selama ini sudah banyak ditegakkan memang tapi sayangnya tidak menimbulkan efek jera," kata Akbar kepada REQnews.com, Jumat 26 November 2021.

Ia pun menyebut sekarang ini tugasnya masyarakat untuk mengontrol keberadaan ormas di lingkungannya. Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Ormas sudah diatur tentang aspek hukummnya.

"Ya kan contohnya sudah banyak seperti kasus FPI (Front Pembela Islam) yang sudah dibubarkan. Di UU Ormas juga sudah diatur bisa dibubarkan pemerintah dan ada upaya hukum untuk itu," kata dia.

Tak merujuk pada ormas tertentu, Akbar mengatakan jika ormas-ormas tersebut melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Pancasila hingga Undang-undang bisa dibubarkan.

"Iya kalau melakukan perbuatan melawan hukum atas nama ormas atau ormas bertentangan dengan Pancasila, UUD, dan aturan. Memang dapat dibubarkan," katanya.

Terkait dengan sering adanya aksi tawuran yang melibatkan ormas, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad mengatakan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak terjadi.

Menurutnya, hal tersebut semestinya bisa dicegah bahkan diberantas karena telah mengganggu kenyamanan masyarakat. "Aksi tawuran tersebut seharusnya tidak terjadi karena mengganggu kenyamanan masyarakat dan menimbulkan korban. Harus dicegah dan diberantas supaya tidak terulang lagi," katanya.

Selain itu, aparat kepolisian juga harus melakukan penyelidikan faktor penyebab sering terjadinya bentrok antar ormas. "Perlu diselidiki faktor penyebabnya, perlu dilakukan tindakan tegas dan sanksi hukum kepada pelaku dan pihak yang terlibat," kata dia.

Suparji menyebut diperlukan adanya pembinaan terhadap anggota ormas agar tidak melakukan hal-hal yang melawan hukum hingga mengganggu kenyamanan masyarakat.

"Perlu dilakukan pembinaan. Sebaiknya dilakukan pembinaan terlebih dahulu dan anggota yang melakukan pelanggaran diberikan tindakan tegas," ujarnya.

Sebelumnya, baru-baru ini terjadi aksi tawuran antara organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dengan Forum Betawi Rempug (FBR) di Kota Tangerang pada Jumat 19 November 2021 malam. Dua organisasi itu pun membuat onar hingga meresahkan masyarakat.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Deonijiu De Fatima mengatakan pihaknya sudah menetapkan dua orang tersangka yang merupakan anggota Pemuda Pancasila (PP).

"10 orang kita amankan, setelah dimintai keterangan, yang lain tidak terlibat dan yang terlibat pada saat itu ada dua yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Karena yang bersangkutan juga membawa sajam (senjata tajam). Ya dua itu semuanya dari PP," kata Deonijiu pada Senin 22 November 2021.

Bahkan dalam peristiwa bentrok tersebut, tiga pemuda mengalami luka sabetan senjata tajam yang cukup serius dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Usai aksi bentrok tersebut, Ormas Pemuda Pancasila (PP) melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Kamis 25 November 2021. Itu terkait dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang soal pembubaran ormas.

Dalam demonstrasi tersebut, PP menuntut permintaan maaf dari anggota DPR RI, Junimart Girsang. Hal ini karena politikus PDI-P itu sebelumnya meminta Mendagri Tito Karnavian agar membubarkan ormas yang kerap berbuat onar.

Namun, unjuk ormas berseragam loreng oranye itu diwarnai aksi pengeroyokan terhadap AKBP Dermawan Karosekali. Perwira polisi Ditlantas PMJ saat itu tengah bertugas untuk mengurai peserta aksi yang ingin menutup seluruh badan jalan hingga jalur Transjakarta.

Tetapi, sejumlah anggota ormas PP tiba-tiba menyerang dan mengeroyoknya. Tak hanya perwira polisi, massa ormas PP juga sempat melakukan kekerasan terhadap pengendara motor yang ingin melintas di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pihak Polda Metro Jaya telah menangkap 21 anggota ormas PP, 9 di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam dan kepemilikan dua butir peluru.