JAKARTA,REQnews - Sebanyak 31 orang mengajukan gugatan&nbsp; kepada sejumlah institusi pemerintah melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menuntut hak menikmati udara bersih di Jakarta.&nbsp; Gugatan itu dilayankan kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dengan nomor perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst.
Surat registrasi juga turut mencantumkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai pihak tergugat.&nbsp;Para penggugat akan dibantu oleh Tim Advokasi Ibu Kota (Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta). Juru bicara Tim Advokasi Ibu Kota&nbsp;Bondan Andriyanu, menyampaikan berdasarkan&nbsp;data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), warga Jakarta dan sekitarnya terpaksa harus menghirup udara tidak sehat selama 196 hari selama satu tahun.&nbsp;
Bondan&nbsp;yang juga Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia menambahkan pemerintah tidak melakukan upaya serius guna menangani permasalahan. "Dari 196 hari kita menghirup udara tidak sehat, tapi tidak ada upaya dari Pemerintah, minimal mengumumkan saja. Jadi, pertanyaannya kenapa baru diumumkan tahun 2019? Padahal itu sudah terjadi sejak 2018,"&nbsp; Kata Bondan Jakarta, Kamis 4 Juli 2019
Penyampaian gugatan itu melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang dan lintas profesi. Mulai dari mahasiswa sampai advokat.&nbsp; Bondan juga menambahkan,walaupun klaimnya itu tidak sehat untuk kelompok yang sensitif, tapi kalau kita lihat kelompok sensitif itu banyak, ada anak-anak, ibu hamil, manula, balita, dan itu bisa jadi terpapar, range-nya yang dibuat KLHK itu mengatakan tidak sehat. Per hari ini, laman yang mengukur udara Airvisual.com menempatkan Jakarta pada level 'Unhealthy for Sensitive Groups'. Level ini memungkinkan udara berdampak buruk pada sebagian masyarakat yang sensitif udara. KLHK menyatakan bahwa sumber pencemar udara pada kategori PM (Particulate Matter atau debu) di Jakarta berasal dari sektor transportasi sebesar 70 persen, pada Maret 2019.&nbsp;
Sementara itu, berdasarkan riset inventory pada tahun 2012 hasil kompilasi data oleh Indonesian Center fo Environmental Law (ICEL), transportasi disebut sebagai sumber pencemar udara dengan&nbsp;kontribusi sebesar 47 persen. Gubernur Anies Baswedan mengatakan bahwa tingkat kemacetan di kota Jakarta turun sebanyak 8 persen di tahun 2018. Namun, menurut Bondan, hal tersebut ternyata tidak memperbaiki kualitas udara di ibu kota.&nbsp;

31 Warga Jakarta Gugat Jokowi-Anies Soal Polusi Udara

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi