JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mendesak agar pemerintah segera melakukan revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja dalam waktu secepat-cepatnya.
Bukan tanpa alasan, menurut Yusril, bila tak segera direvisi maka dampaknya bisa melumpuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kebijakan-kebijakan super cepat yang ingin dilakukan Pemerintah Presiden Joko Widodo sebagian besar justru didasarkan kepada UU Cipta Kerja itu. Tanpa perbaikan segera, kebijakan-kebijakan baru yang akan diambil presiden otomatis terhenti," kata Yusril, Jumat 26 November 2021.
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi melarang pemerintah menerbitkan peraturan turunan UU Cipta Kerja hingga perbaikan dilakukan dalam tenggat dua tahun.
Kemudian, Mahkamah Konstitusi juga melarang pemerintah mengambil kebijakan baru yang berdampak kuas berdasarkan UU Cipta Kerja yang belum diperbaiki.
Bagi Yusril, kebijakan-kebijakan Jokowi, khususnya terkait pemulihan ekonomi bisa terhambat bila masalah ini tak segera dituntaskan.
"Ini berpotensi melumpuhkan pemerintah yang justru ingin bertindak cepat memulihkan ekonomi yang terganggu akibat pandemi," ujar Yusril.
Lebih lanjut, Yusril mengusulkan dua cara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, pemerintah perlu memperkuat Kementerian Hukum dan HAM sebagai pemimpin revisi UU Cipta Kerja.
"Pemerintah dapat menempuh dua cara mengatasi hal tersebut. Pertama memperkuat Kementerian Hukum dan HAM sebagai law centre dan menjadi leader dalam merevisi UU Cipta Kerja," kata Yusril.
Kedua, pemerintah diminta segera membentuk Kementerian Legislasi Nasional yang bertugas menata, mensinkronisasi dan merapikan peraturan perundang-undangan dari pusat hingga daerah.
&nbsp;

Yusril Ungkap Dampak Ngeri Jika UU Cipta Kerja Tak Cepat Direvisi, Imbasnya ke Jokowi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi