Kasus Bullying Pegawai MS, Komnas HAM Sebut KPI Lakukan Pelanggaran Hak Asasi

Senin, 29 November 2021 – 17:01 WIB

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara (Foto: Istimewa)

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara menyebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah melakukan pelanggaran HAM dalam kasus bullying dan pelecehan seksual yang menimpa korban berinisial MS.

Beka mengatakan bahwa KPI gagal menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawannya. Sehingga dalam lingkungan kerja terjadi peristiwa perundungan dan pelecehan seperti yang dialami MS.

"Dari Kesimpulan tersebut juga ada beberapa aspek pelanggaran HAM dalam kasus perundungan dan pelecehan saudara MS. Yang pertama adalah bentuk pelanggaran HAM terkait dengan hak atas rasa aman, bebas dari ancaman kekerasan, dan perlakuan tidak layak," ujar Beka dalam konferensi pers virtual pada Senin 29 November 2021.

Komnas HAM pun menyebut bahwa KPI telah gagal dalam menjaga harkat dan martabat karyawannya, sehingga terjadi perundungan seperti penelanjangan hingga pencoretan buah zakar yang harus dialami MS dari rekan kerjanya.

"Jadi kalau kita bicara soal hak asasi manusia, ini kan bicara soal harkat dan martabat manusia. Adanya peristiwa pelecehan seksual yang terjadi pada MS terutama adanya aksi penelanjangan, pencoretan buah zakar adalah bentuk tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia," katanya.

"Akibat dari peristiwa tersebut MS mengalami trauma, stres, merasa rendah diri, dan hal ini berdampak pada kesehatan fisik korban serta hubungan rumah tangga korban. Selain itu MS juga Mengalami berbagai perundungan dari rekannya baik secara fisik maupun verbal," lanjutnya.

Untuk Itu Beka mengatakan bahwa dalam peristiwa yang dialami MS menunjukkan adanya pelanggaran HAM terutama terbebas ancaman kekerasan dan perlakuan yang tidak layak. Itu sudah diatur dalam undang-undang 1945 pasal 28 G pasal 7 komponen internasional hak sipil politik dan pasal 33 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

"Juga kemudian pelanggaran terhadap pemenuhan hak atas rasa aman, khususnya hak atas privasi dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam undang-undang tahun 1945 pasal 28 G ayat 1 undang-undang Nomor 39 tahun 1999, pasal 30 dan pasal 9 dan 17 internasional hak sipil politik. Hak untuk bekerja dan memiliki tempat kerja yang adil dan aman," ujarnya.