IFBC Banner

3 Alasan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Menurut Hamdan Zoelva

Senin, 29 November 2021 – 18:02 WIB

Hamdan Zoelva

Hamdan Zoelva

JAKARTA, REQnews - Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva membeberkan, ada tiga alasan kenapa Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh MK baru-baru ini.

Hamdan menilai, alasan pertama adalah karena metode yang digunakan dalam membentuk UU ini adalah Omnibus Law. Ia mengatakan, mekanisme tersebut tidak ada diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

"Ini menjadi persoalan dalam pandangan MK, karena ada 78 undang-undang dengan jenis yang sangat berbeda-beda, yang banyak sekali aspek yang diatur dimasukkan dalam satu UU," kata Hamdan dalam webinar, Senin 29 November 2021.

Menurutnya, pemerintah harusnya terlebih dahulu merevisi UU PPP bila ingin menggunakan metode Omnibus Law dalam membentuk UU Cipta Kerja.

"Ini saya kira pesan penting pertama. Jadi tidak bisa lagi omibus law ini dilakukan secara sangat luas yang kalau kita lihat dalam pertimbangan-pertimbangan itu menimbulkan banyak sekali persoalan," ujar Hamdan.

Kedua, Hamdan melihat adanya perubahan penulisan dalam substansi UU Cipta, seteleha disetujui oleh DPR maupun Presiden Joko Widodo. Baginya, ini jelas fatal dalam mekanisme pembentukan UU.

Lazim jika MK memutus UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, mengingat pembahasannya mencakup 78 undang-undang dengan waktu yang sangat cepat. Sehingga kesalahan ketik masih terjadi usai pengesahannya.

"Tidak gampang, tapi pembahasannya dilakukan secara cepat. Sehingga pasti banyak sekali hole dan kesalahannya yang tidak disadari, karena ketidaktelitian, karena mau cepat tadi, maka MK menyorot secara khusus itu," kata Hamdan.

Ketiga, UU Cipta Kerja ini dinilai bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan, terutama asa keterbukaan dan partisipasi publik.

"Jadi karena banyak begitu banyak, pembahasan begitu cepat, dan partisipasi publik yang kurang, yang minim, sehingga dengan tiga alasan secara kumulatif itulah UU CK ini dinyatakan cacat prosedur," ujarnya menambahkan.