JAKARTA, REQnews -&nbsp;Upaya pemberantasan korupsi di tanah air kian hari semakin mengkhawatirkan. Misalnya belum maksimal dan optimal sanksi yang dijatuhkan.
Hal itu&nbsp;turut menjadi sorotan Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Syarifuddin. Ia meminta penegak hukum untuk maksimal dalam memberantas korupsi.
Salah satunya adalah menjerat para pelaku tidak hanya dengan UU Tipikor, tapi juga dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 "Pemberantasan korupsi harus dimulai dari tahap pencegahan, yaitu dengan memberikan pendidikan antikorupsi dari sejak dini melalui pendekatan spiritual keagamaan. Sedangkan pada tahap penegakan hukum, selain menggunakan pendekatan penal, juga harus menekankan pada upaya pemulihan kerugian negara," kata Syarifuddin sebagaimana dilansir website MA, Minggu&nbsp;5 Desember 2021.
"Sehingga para penegak hukum dapat lebih optimal dalam mengejar harta kekayaan si pelaku yang diperoleh dari tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian yang dialami negara, tidak hanya dengan menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi namun juga dengan menggunakan UU Pencucian Uang,"&nbsp;kata mantan Wakil Ketua MA bidang Yudisial itu.
 Selain itu, kata Syarifuddin, MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. Hal itu sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 UU Pencucian Uang.
"Perma tersebut menjadi solusi bagi penentuan status harta kekayaan yang telah disita oleh penyidik dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, namun tersangkanya melarikan diri atau tidak ditemukan," katanya.
Guru besar pidana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini juga mengatakan selengkap apapun dan sebagus apapun regulasi yang telah diterbitkan jika dijalankan oleh hakim yang tidak berintegritas, maka semuanya akan sia-sia. Sebab, semakin banyak regulasi dikeluarkan dan semakin tinggi ilmu yang dimiliki, justru akan semakin banyak celah untuk melakukan tindakan menguntungkan dan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum.
"Oleh karena itu, regulasi tetap diperlukan, kemampuan keilmuan dan kapabilitas juga dibutuhkan," kata Syarifuddin menegaskan.
 Namun, kata Syarifuddin, integritas jauh lebih penting untuk dimiliki seorang hakim. Mengapa? karena hakim yang berintegritas tinggi dan dekat dengan Tuhannya melalui ibadah-ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya akan selalu dituntun oleh hati nuraninya dalam menjatuhkan setiap putusan.
"Insyaallah, putusan yang dijatuhkan atas hati nurani yang bersih akan senantiasa mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan," ujar Syarifuddin.&nbsp;
&nbsp;
Syarifuddin juga mengajak seluruh komponen masyarakat memerangi korupsi. Bukan hanya MA atau aparat penegak hukum saja.
"Saya ingin mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama memerangi korupsi di negeri ini, sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Memerangi korupsi harus dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu dari lingkungan diri kita sendiri, kemudian secara bertahap ke lingkungan yang lebih besar. Jika semua komponen bangsa bersinergi untuk memberantas korupsi di negeri ini, maka peran-peran kecil yang kita lakukan akan menjadi kekuatan besar yang bisa mengubah kondisi bangsa ini," ujar Syarifuddin.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Ketua MA Sebut Penegakan Hukum Akan Sia-sia Jika Dijalankan oleh Hakim yang Tak Berintegritas

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi