Simak! Ini Komitmen Presiden Jokowi dalam Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Jumat, 10 Desember 2021 – 13:15 WIB

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember 2021 (Foto: YouTube Sekretariat Presiden))

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam peringatan Hari HAM Internasional 10 Desember 2021 (Foto: YouTube Sekretariat Presiden))

JAKARTA, REQnews - Dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah menuntaskan pelanggaran HAM berat.

Peringatan tersebut secara khusus digelar di Istana Negara Jakarta yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju serta Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner Komnas HAM.

“Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan prinsip keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku HAM berat,” kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat 10 Desember 2021.

Menurutnya, usai pengesahan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah dalam melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat.

“Salah satu kasus adalah tadi yang sudah disampaikan Ketua Komnas HAM, adalah kasus Paniai di Papua tahun 2014. Berangkat dari berkas Komnas HAM, Kejaksaan tetap melakukan penyidikan umum untuk menjamin terwujudnya prinsip-prinsip keadilan dan penegakan hukum,” kata Jokowi.

Ia p[un mengingatkan terkait perkembangan industri 4.0, menuntut Indonesia untuk mengantisipasi beberapa isu HAM. Jokowi pun memahami adanya kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat sanksi pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga diberikan ruang untuk menindaklanjuti perintah dari Jokowi untuk mengedepankan langkah-langkah edukasi dan persuasif dalam perkara ITE. “Jangan ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat," lanjutnya.

"Atas dukungan DPR, saya telah memberikan amnesti terhadap ibu Baiq Nuril dan bapak Saiful Mahdi yang divonis melanggar UU ITE. Namun saya juga ingatkan kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab kepada kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.