Kejaksaan Sebut Hukuman Berat Tak Jadi Jaminan Orang Jera Lakukan Tindak Kejahatan

Sabtu, 11 Desember 2021 – 21:02 WIB

Kejaksaan Agung (Foto: Istimewa)

Kejaksaan Agung (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Kabag TU pada Jampidum Kejaksaan Agung, Arief Muliawan mengatakan bahwa hukuman berat tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan tindak kejahatan kembali.

Salah satunya terkait dengan tindakan kekerasan terhadap hewan, yang telah diatur dalam beberapa undang-undang seperti KUHPidana pasal 302, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta UU Konservasi Sumber Daya Alam. Lalu, apakah undang-undang tersebut masih efektif atau tidak, ia menyebut tergantung pada penegak hukum dan masyarakat.

"Kita tidak bisa menyalahkan penegak hukum yang lalai, penegak hukum yang gagap, tidak. Karena ini semua terkait, masyarakat terkait, LSM terkait, tokoh masyarakat terkait, tokoh agama terkait, semua serba terkait," kata Arief dalam webinar dengan tema 'Gagapnya Sang Penegak Hukum Saat Ada Kasus Penganiayaan Hewan' pada Sabtu 11 Desember 2021.

Ia pun menyandingkan contohnya dalam kasus korupsi yang padahal aturannya sudah jelas ada. "Kalau indeks korupsi kita rendah, buktinya korupsi kita naik terus, perkara penindakan banyak juga bahkan ada yang dituntut mati juga kan juga seumur hidup. Bukan berarti dengan demikian aparat penegak hukum jadi lemah, tidak," katanya.

"Aturan sudah ada tapi kenapa korupsi masih ada? Pidana mati banyak, narkotika pidana mati banyak sekali. Tapi kenapa masih banyak yang melakukan tindak pidana narkotika. Berapa banyak orang yang pemakai itu masuk penjara. Tapi apakah itu merupakan suatu solusi?," lanjutnya.

Kemudian menurutnya, apakah hukuman berat misalnya penganiayaan kucing, terus orang tidak akan menganiaya kucing kembali? "Apalah hukuman berat bagi orang yang memakan anjing, terus orang tidak lagi ada yang makan anjing?," tanya dia.

Dirinya pun mempertanyakan apakah harus pidana sebanyak-banyaknya orang dengan pidana setinggi-tingginya. Menurutnya itulah yang harus menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya penegak hukum.

"Tugas kejaksaan terutama di tindak pidana penganiayaan terhadap hewan itu hanya sebagai penuntut umum, jaksa itu sifatnya pasif tanpa ada surat pemberitahuan dari penyidik baik dari polisi, kejaksaan tidak bisa apa-apa. Jaksa tidak bisa melakukan penyidikan tindak pidana secara langsung, beda dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana lain misalnya hak asasi manusia atau yang lain pengerusakan hutan, itu bisa dituntut," lanjutnya.

Dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, kata dia, Kejaksaan punya tugas dan tanggungjawab melakukan pencegahan dalam bentuk penyuluhan hukum dan pembinaan. "Tapi apakah bisa optimal? tidak. Kalau hanya Kejaksaan yang berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari seluruh masyarakat," kata Arief.

"Hukuman mati banyak sekali, penjaranya berat-berat semua, udah gitu belum lagi (korupsi) kena TPPU semua asetnya disita semua. Tapi orang nggak ada yang kapok, nggak ada kapok-kapoknya," katanya.

Namun, ia mempertanyakan apakah tuntutan hukuman seumur hidup penganiayaan hewan sampai mati kemudian tidak ada lagi orang yang menganiaya hewan? "Apakah dengan hukuman berat, misalnya 10 tahun maksimal lah 20 tahun, orang yang makan anjing tidak disembelih, terus orang tidak lagi melakukan kegiatan tersebut? Ini kan jadi masalah," katanya.

Arief menyebut, saat ini keadilan sudah mulai beralih bukan lagi keadilan distributif, melainkan restoratif. Sehingga bukan lagi hanya mempidana orang, namun juga mengembalikan pada posisi semula.

"Jadi ketika tadinya dia sebagai pelaku suka menganiaya hewan, di restort menjadi orang yangs sayang denagn binatang. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tidak hanya pelaku dan korban yang didamaikan, tetapi juga melibatkan orang lain dan juga masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Animal Defenders Indonesia (ADI) Doni Herdaru mengatakan penerapan restorative justice harus selektif. Jika restorative justice diterapkan pada kasus pembunuhan menurutnya tidak tepat.

"Saya mau menekankan kembali bahwa kita bukan memanusiakan hewan, tapi kita memperlakukan hewan dengan selayaknya dengan sebaik-baiknya bukan sembarangan," kata Doni dalam kesempatan yang sama.

Ia pun yakin jika contoh hukuman pada pelaku-pelaku yang sudah ada itu akan membuat efek jera kepada yang lain. "Sedikit saya memberikan contoh, saya mendatangi orang yang muter-muter kucing, saya tidak mengadili karena saya percaya seperti kata Bapak Arief restorative justice ini yang saya lakukan," katanya.

Doni pun mengaku selektif terhadap kasus-kasus yang masih bisa dibina, ini pun yang menjadi dasar dari penegak hukum di Kejaksaan dan Kepolisian. "Saya merasa bahwa anak ini masih muda dan masih bisad dibina, kecuali orang-orang tua, cerdas, berpendidikan, orang kaya, dan yang tau itu salah tapi masih tetap dilakukan, itu nggak ada saya bina, binasakan buat saya harus ada efek jera," kata dia.

Dalam kasus tersebut, Doni mengatakan bahwa pada tahun 2018 pihaknya mendatangi semua orang-orang yang muter-muter kucing. "Ada trend pada tahun 2016, 2017, 2018 anak-anak muda muter-muter kucing untuk fun. Apakah saya melaporkan mereka ke polisi, tidak," ujarnya.

Kecuali, kata dia, mereka yang membunuh, menyiksa, dan menganiaya dengan ternyata mencari kesenangan, tetapi menghilangkan nyawa. "Itu saya tidak ada ampun," kata Doni.

Lebih lanjut Doni mengatakan efeknya pada tahun 2018 akhir, 2019, 2020, 2021 tidak ada lagi kasus muter-muter kucing. Karena, Doni berjanji bahwa siapa saja yang muter-muter kucing demi konten dan kesenangan akan ia datangi.

"Itu buat saya restorative justice. Tapi buat saya orang-orang yang bersalah demi fun, demi nafkah, nyolong kucing dimakan dan lain-lain. Masih banyak kerjaan halal, tidak ada alasan mencuri terus kasihan, bahwa kesejahteraan mereka harus dinaikkan," lanjutnya.

"Kita bicara mencuri peliharaan orang lain, bagaimana kalau orang itu merasa kucingnya sebagai anaknya sendiri, perasaannya ini tidak ternilai. Jadi saya rasa restorative justice pun harus kita pilih-pilih, tidak 'ah hanya hewan saja' saya rasa ini akan jadi kontra produktif," kata Doni.