IFBC Banner

Beda Nasib! Juliari Korupsi Bansos di Masa Pandemi Dituntut 11 Tahun,Heru Hidayat Malah Hukuman Mati

Senin, 13 Desember 2021 – 23:03 WIB

Heru Hidayat dituntut hukuman mati dalam kasus PT Asabri (Foto: Istimewa)

Heru Hidayat dituntut hukuman mati dalam kasus PT Asabri (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi PT Asabri, Heru Hidayat menarik perhatian banyak pihak. Sejumlah pakar hukum menilai tuntutan tersebut tidak tepat dikarenakan frasa tertentu dalam dakwaan tidak terpenuhi. 

Hukuman mati lebih tepat diterapkan dalam kasus korupsi bansos yang menyeret eks Menteri Sosial Juliari Batubara karena dilakukan saat negara dalam kondisi darurat yakni bencana nasional pandemi Covid-19. Sementara, tindak pidana korupsi Heru Hidayat tidak terkait dengan kondisi darurat tersebut.

Jaksa menuntut Heru Hidayat dengan hukuman mati, karena dinilai terbukti melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22,788 triliun dari pengelolaan dana PT Asabri (Persero) serta pencucian uang.

"Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp 12,434 triliun yang di luar nalar kemanusiaan dan mencederai rasa keadilan masyarakat," ujar jaksa.

"Terdakwa adalah terpidana hukuman seumur hidup berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi Jiwasraya yang juga bernilai kerugian negara yang fantatastis yaitu Rp 16,807 triliun dengan atribusi yang dinikmati terdakwa adalah Rp 10,78 triliun," kata jaksa.

Namun rupanya, tuntutan tersebut menulai kontroversi. Sejumlah pengamat menyoroti pasal yang digunakan jaksa untuk menuntut mati Heru Hidayat. 

Pakar Pidana dari Universitas Trisakti Dian Adriawan menilai jaksa keliru dengan menuntut pidana hukuman mati kepada Heru Hidayat.
 
Pasalnya, surat dakwaan yang dibuat jaksa terhadap Heru Hidayat sama sekali tidak memuat Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Menurut Dian, seharusnya tuntutan jaksa harus merujuk pada surat dakwaan.

"Kalau tidak ada dalam surat dakwaan, berarti kekeliruan yang dilakukan jaksa ketika dia mencantumkan itu (pidana hukum mati) di dalam tuntutan pidana," ujar Dian kepada wartawan, Kamis 9 Desember 2021.


Dian mengatakan poin-poin dalam surat dakwaan merupakan hal yang penting karena menjadi koridor bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara.

Selain itu, kata dia, surat dakwaan menjadi batasan bagi jaksa dalam pengajuan tuntutan pidana bagi seorang terdakwa.


"Kalau tidak ada dalam surat dakwaan, kemudian dalam tuntutan-tuntutan pidana ada Pasal 2 ayat (2), itu sesuatu kekeliruan JPU. Karena begini, apa yang ada dalam surat dakwaan, diantisipasi juga oleh terdakwa di dalam pembuktian. Nah, bagaimana dia (terdakwa) mengantisipasi Pasal 2 ayat (2) kalau tidak ada dalam surat dakwaan," kata Dian.

Dian juga membandingkan tuntutan hukuman mati terhadap bos PT Trada Alam Minerba tersebut dengan kasus Bansos Covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

Diketahui, Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa KPK. Menurut Dian hukuman pidana mati lebih tepat diberlakukan dalam kasus korupsi terhadap dana-dana yang dipergunakan untuk penanganan dan penanggulangan kondisi darurat. Dia mencontohkan kondisi darurat tersebut seperti bencana nasional atau krisis moneter.

Terkait dengan Pasal 2 ayat 2 lanjut dia, pidana mati untuk situasi darurat, situasi tertentu. Sebenarnya situasi tertentu itu cocoknya, yang paling tepat kalau diterapkan pada kasus yang lain, seperti kasus Bansos, itu terjadi pada masa pandemi seharusnya hukuman mati.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Andi Hamzah juga mengatakan hal serupa. Menurutnya jaksa atau hakim tidak boleh menuntut atau memutuskan perkara di luar dari surat dakwaan.


Jika itu dilakukan, kata dia, jaksa atau hakim bersangkutan membuat tuntutan atau putusan melebihi dakwaan. Jika itu dilakukan, maka tuntutan atau putusan tersebut dinyatakan keliru.


Padahal, dalam surat dakwaan, jaksa tidak mendakwa Heru Hidayat dengan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor ini memuat ancaman pidana mati bagi terdakwa perkara kasus korupsi dalam kondisi tertentu, seperti bencana nasional, krisis moneter atau pengulangan tindak pidana.

"Nggak bisa, itu namanya ultra petitum. Sama saja perdata, dia menggugat ganti kerugian Rp 10 miliar, tidak bisa nanti dia maunya (nuntut) Rp 20 miliar. Itu namanya ultra petitum. Yang dituntut berdasarkan surat dakwaan, apa yang didakwakan," ujar Andi. 

 
Karena itu, hakim bisa memperbaiki jika itu dilakukan jaksa dan jika hal tersebut diputuskan hakim, maka bisa dilakukan banding karena putusan ultra petitum.

"Tidak bisa diputuskan begitu oleh hakim, kalau hakim putuskan begitu, ya banding. Itu putusan keliru, ultra petitum namanya, tidak boleh lebih dari surat dakwaan," ucapnya.