IFBC Banner

Munarman Sebut Nama Jenderal Ini Saat Bacakan Eksepsi

Rabu, 15 Desember 2021 – 15:30 WIB

Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman (Foto: Istimewa)

Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman membantah jika dirinya terlibat aktivitas terorisme. Dalam eksepsi yang dia sampaikan, ia mempertanyakan jika dia memang tergabung dalam kelompok terorisme, para pejabat negara yang hadir pada Aksi Bela Islam III, 6 Desember 2016 di Monas, Jakarta sudah tidak selamat.

 

“Kalaulah tuduhan yang disematkan (pada) saya itu benar untuk mempersiapkan terorisme, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 sudah pindah ke alam lain,” kata Munarman dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu 15 Desember 2021.

Eks Sekretaris Front Pembela Islam itu membacakan eksepsi dengan hadir langsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Munarman mengaitkan tuduhan terhadap dirinya dengan Aksi 212 pada 2 Desember 2016

Pasalnya saat itu banyak pejabat yang hadir dalam acara di Monumen Nasional itu. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo hingga Kapolri Jenderal Tirto Karnavian.

"Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam (Jaya), Kapolda dan beberapa menteri lainnya, bahkan Kepala BNPT yang saat ini juga hadir," kata Munarman.

 

Munarman didakwa berbaiat pada kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) sejak tahun 2014.

Ia diduga jaksa terlibat pada serangkaian aksi untuk menggalang dukungan pada ISIS di Makassar dan Deli Serdang tahun 2015. 

Munarman didakwa dengan tiga pasal berbeda yaitu Pasal 14 atau Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003. Selain itu, Pasal 13 huruf c Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003