JAKARTA, REQnews - Perkembangan zaman dan sistem perdagangan di Indonesia telah berubah secara signifikan, saat ini lebih mengutamakan kemudahan konsumen dalam melakukan transaksi yang lebih cepat, hemat dan efisien. Salah satu hasil dari perkembangan zaman ialah adanya layanan perbankan secara digital.
Saat ini, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur mengenai layanan perbankan digital di Indonesia yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum (POJK 12/2018).
POJK 12/2018 bertujuan untuk mendukung peningkatan efisiensi operasional bank melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, meningkatkan kualitas layanan keuangan kepada nasabah perbankan dengan lebih cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan, serta untuk mendorong bank untuk berinovasi dalam penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab.
&nbsp;
Berikut adalah perlindungan nasabah yang wajib diterapkan oleh layanan perbankan digital kepada nasabahnya:
1. Prinsip perlindungan nasabah, yang terdiri dari transparansi dalam melaksanakan transaksi, perlakuan yang adil bagi semua nasabah tanpa terkecuali, keandalan dalam menyediakan layanan perbankan, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa.
2. Memiliki fungsi dan mekanisme penanganan, yang sekurang-kurangnya beroperasi 24 (dua puluh empat) jam sehari, dan dapat difasilitasi oleh berbagai media, seperti telepon, surat elektronik, dan dokumen surat.
3. Mematuhi ketentuan perlindungan konsumen, yaitu ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan beserta ketentuan perubahannya.
Selain itu, setiap layanan perbankan digital juga wajib memiliki sistem penyampaian pelaporan dengan jangka waktu dan format penyampaian mengacu pada ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan transaksi elektronik oleh bank umum, dapat dilakukannya pelaporan secara online. Namun apabila belum terdapat layanan pelaporan secara online, maka konsumen dapat melakukan pelaporan kepada OJK setempat.
&nbsp;
Penulis: Hans Gilbert Ericsson

Maraknya Perbankan Digital di Indonesia, Konsumen Wajib Tahu Perlindungan Nasabah Menurut POJK Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi