JAKARTA, REQnews - Praktisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menyebut jika sering terjadi kasus perdata yang menjerat pebisnis diseret ke ranah pidana.
"Ya kalo perdata diselesaikan melalui pidana ya memang sering, banyak dibeberapa bidang hukum lain juga sering terjadi,"&nbsp;kata Haris dalam webinar bertema 'Potret Penanganan Tindak Pidana di Pasar Modal' pada Selasa 21 Desember 2021.
Menurutnya banyak motif dalam hukum bisnis untuk menjerat seseorang, salah satunya terkait dengan kepentingan untuk menjatuhkan lawan bisnis.
"Itu biasanya ada motifnya, motif melihat ada kepentingan tertentu pada orang yang dipidanakan, akan berperkara dan kemudian dia yang dijadikan tersangka," kata dia.
"Biasanya ada yang diproses oleh para penegak hukum, ada lagi yang penegakan hukumnya ditekan atau dipaksa, diminta untuk bermain dengan musuh bisnisnya orang tersebut, itu motifnya satu harus dilihat," lanjut Haris.
Kedua, menurutnya tak mungkin jika mekanisme repo tak diatur meskipun aturannya tak jelas. "Nggak mungkin nggak diatur bos. Meskipun peraturannya nggak jelas, tapi menurut saya begini praktek itu terjadi atau enggak pasar," katanya.
Haris menyebut bahwa ketika di pasar modal, otoritas lah yang harusnya diminta pertanggungjawaban. "Kalau transaksi itu berulang-ulang harusnya OJK mengawasi itu. Jadi menurut saya masalahnya udah jelas, jadi salah kaprah, motifnya motif kompetitif atau motif politis," katanya
Namun, Haris menyebut bahwa repo tak semata-mata hanya ranah perdata, namun bisa juga dijerat pidana. "Tapi harus dilihat kasusnya, metodologinya begitu," ujarnya.

Marak Pebisnis Diseret ke Pidana, Haris Azhar: Motifnya Kompetitif hingga Politis!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi